Analisis Perjalanan Implementasi Konversi SKS dalam Program Kampus Merdeka bagi Mahasiswa pada Era Merdeka Belajar

Apa itu kebijakan "Merdeka Belajar" dan program "Kampus Merdeka"?

Pada bulan maret 2020 merupakan titik awal dari era transformasi pendidikan Indonesia, banyak hal perlu dirombang ulang dan disesuaikan demi menjaga ritme proses belajar mengajar yang tengah dialihkan dari luring menuju daring akibat dari penyebaran virus covid-19 yang begitu massif. Kurikulum 2013 pun turut diringkas dan disesuaikan dengan keadaan yang serba jaga jarak ini, penyesuaian ini akhirnya dituangkan dalam kurikulum darurat. Selepas dari kurikulum darurat, pemerintah khususnya kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi turut mencetuskan kebijakan merdeka belajar. 

Kebijakan merdeka belajar lahir sebagai langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pemulihan proses belajar yang terhambat selama pademi covid-19 dan mentransformasi pendidikan Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini menyentuh sector-sektor pendidikan baik dari kurikulum sampai program-program baru diluncurkan. Baik dari jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi pun turut dijajaki dalam kebijakan ini. 

Salah satu jejang yang menjadi sorotan adalah perguruan tinggi. Salah satu turunan kebijakan merdeka belajar yang menitik beratkan pada kehidupan perguruan tinggi adalah peluncuran program Kampus Merdeka dan platform Kampus Merdeka Program ini menjadi titik balik atas transformasi pendidikan yang biasanya terjadi lebih banyak dalam ruang kelas untuk dibawah kearah yang lebih praktik, melatih mahasiswa dengan turun langsung ke lapangan, dan memberikan insight baru perihal lingkungan di luar kampus. 

Hal ini diharapkan mahasiswa dapat menghadapi tantangan dunia luar saat terjun langsung dan beradaptasi dengan lingkungan baru setelah lulus nantinya dengan mempraktikan keilmuannya dan beradaptasi dengan dunia diluar kampus lebih dahulu. 

Program ini telah berjalan selama kurang lebih dua tahun, terdapat berbagai kendala dan hambatan yang perlahan mulai ditata dan disesuaikan demi memperlancar salah satu capaian tujuan program ini yaitu meningkatkan kualitas SDM dan mempersiapkan generasi muda yang berdaya saing dalam pasar tenaga kerja dan pasar ekonomi nasional maupun internasional dengan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki selepas dari mengikuti program ini. 

Terlebih dengan adanya salah satu regulasi yang menarik minat mahasiswa untuk tidak perlu khawatir akan SKS yang dimilikinya tiap semester, karena setiap mahasiswa mengikuti program ini akan mendapatkan hak untuk mengkonversi sebesar 20 SKS/semester. Sayangnya, konversi SKS ini telah menjadi akar masalah baru yang muncul dari awal gelombang pertama program kampus merdeka sampai saat ini. 

Walaupun dengan adanya pemberian sertifikat dan uang saku untuk menarik perhatian mahasiswa cukup terdengar mengiurkan. Namun bila masalah SKS ini tidak segera ditemukan titik tengahnya, maka bukan tidak mungkin akan ada sebagian mahasiswa kebingungan untuk memilih antara mengorbankan SKSnya untuk mata kuliahnya demi mengikuti kampus merdeka atau tidak, bahkan mengurungkan niatnya untuk mencoba program ini.

Analisis Kasus

Sudah terhitung kurang lebih dua tahun program Kampus Merdeka berjalan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pengimplementasian program ini baik dari sisi birokrasi (pemerintah), penyelenggara, mitra-mitra, kampus, maupun mahasiswa. Namun dalam tulisan ini saya akan mengangkat masalah dari sisi perguruan tinggi baik dari sisi tingkat program studi dan mahasiswa. 

Alasan saya mengangkat sudut pandang tingkat program studi (prodi) karena tingkat program studi (prodi) merupakan otoritas terdekat dan langsung terhubung dengan mahasiswa. Sedangkan sudut pandang mahasiswa merupakan target sasaran dari program ini dan target yang akan merasakan dampak langsung dari pelaksanaan program ini. Kedua pihak ini telah menjadi aktor penting dalam program ini.