"Kami dari pebisnis online berharap pemerintah dapat mempercepat proses pemberian ijin edar dari  BPOM dan sertifikat HAKI , Pak. Karena terus terang tanpa legalitas itu, kami nggak bisa jualan. Kalau nggak ada Haki, brand kami terancam ditiru . Ini jelas merugikan kami. Lalu terkait pelayanan pajak, kami dituntut untuk bayar pajak . Tolong kami diberikan pelatihan sederhana terkait pajak, karena kami sungguh-sungguh tidak mengerti bagaimana cara melaporkan pajak kami. Karena kami hanya pedagang kecil yang berusaha untuk bertahan hidup. Jadi pajak ini sangat menakutkan bagi kami. Terakhir, masalah ekspedisi, sistem COD yang semakin marak. Adakah bantuan hukum untuk UMKM, karena ada sekitar 40 teman kami yang disomasi oleh perusahaan ekspedisi terkait sistem COD ini," kata Menhefari, bersemangat.
Kementerian Koperasi dan UKM melalui, Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro berjanji akan menindak lanjuti masukan dari para tokoh UMKM pada acara diskusi publik tersebut.
"Terkait HAKI, pelatihan pajak sederhana dan ekspedisi  harus dibahas tersendiri. Memang kalau produk UMKM dibajak, marketplace seharusnya memberikan perlindungan. Juga untuk BPOM, sudah ada kemudahan-kemudahan  yang diberikan . Jadi sebelum ijin edar dari BPOM keluar, tetap bisa memasarkan produknya," jelas Eddy Satriya.
Nina Nugroho sebagai penggagas gerakan #akuberdaya berharap diskusi public ini dapat menjawab tantangan untuk UMKM Indonesia agar dapat naik kelas di 2022.
"Dari webinar ini diharapkan semakin terlejitkan keberdayaan para UMKM. Dimana para pelaku UMKM  dapat  melihat peluang-peluang yang terbuka lebar di tahun 2022, sehingga mereka dapat menyusun strategi untuk pulih dan meroket," pungkas Nina.Â
