Keresahan Orang Tua Jelang PPDB SMP: Uang Bangunan dan Seragam Sekolah Negeri Mungkin Mencekik Dompet

Tahun ini, akan menjadi tahun yang menegangkan sekaligus mendebarkan karena anak sulung akan masuk ke SMP. Mendebarkan karena dia akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menegangkan karena membayangkan berapa biaya yang harus disiapkan untuk operasional setelah anak dinyatakan lolos.

Mari kita optimis dulu, kalau si sulung akan lolos seleksi meski sejujurnya, ya gitu deh! Di kecamatan kami ada tiga SMP Negeri, tapi yang terhitung dekat dengan rumah hanya dua sekolah. Disebut dekat dengan rumah karena rentang jarak rumah dan sekolah antara 1-1,2 KM. Tapi percayalah, sedekat itu pun, rumah kami tidak masuk jalur zonasi. 

Kemungkinan besar si sulung harus bersaing di jalur prestasi akademik dan nonakademik. Jangan tanya soal jalur pintu samping atau belakang. Yo nda sanggup!

Meski harus diakui, cukup banyak orang tua yang saat ini mulai survey bukan tentang jalur seleksi. Tapi biaya jalur pintu samping dan belakang.

Sudah, sudah, mari kita anggap si sulung sudah lolos seleksi. Jalur apapun itu. Jangan dulu lega karena masih ada jalur lain yang bikin tegang dan mengecek saldo rekening berulang kali. 

Iya, biaya yang harus disiapkan setelah anak lolos seleksi. Meskipun sekolah negeri sudah tidak ada iuran bulanan, tapi ada yang disebut uang bangunan yang dibayar setahun sekali dan uang seragam yang dibayar di awal tahun ajaran sebagai peserta didik baru. 

Uang bangunan ini, rata-rata antara Rp2-3 juta. Yang bikin bingung, mau bangun apa lagi ini sekolah. Karena lahan sekolah tidak bertambah, biasanya. Demikian juga jumlah kelas masih segitu-gitu aja. 

"Ya jangan kaget, karena ada aja yang akan dibangun," kata salah seorang orang tua, tahun lalu.

Mungkin saking kreatifnya sekolah, atau tidak tahan untuk membelanjakan uang. Saya tidak paham. 

Tapi uang bangunan ini biasanya cukup membebani. Karena jarang yang membiarkan dicicil selama sekolah. Biasanya ada batas angsuran 3-6 bulan. Bahkan tidak heran bila ada sekolah yang kejam menahan kartu ujian bila ada tunggakan. Lupa kali mereka omongan mas menteri kalau urusan administrasi keuangan tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal akademik.