Angin Kesadaran Pengelolaan Risiko Bencana Itu Bertiup dari Borobudur

(a) mengidentifikasi prioritas risiko bencana, isu, masalah pokok, dan isu strategis berbasis KSPN;
(b) menyusun rekomendasi kebijakan, strategi penanggulangan bencana, rencana aksi, dan langkah pengarustamaan dengan dokumen perencanaan pembangunan berbasis kawasan;
(c) menyusun rencana pengendalian dan evaluasi.

*

Proses penyusunan RPB KSPN ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1.    Proses audiensi dan lokakarya secara virtual dengan kementerian di tingkat pusat, seperti dengan KemenPU, Kemenparekraf, Bappenas, Kementerian BUMN, dan lainnya.
2.    Penyelenggaraan lokakarya pertama dan kedua di KSPN Borobudur.
3.    Penyusunan draft lengkap RPB KSPN oleh BNPB dan fasilitator.
4.    Pertemuan lanjutan sebagai kesepakatan penerbitan RPB KSPN.

Sementara itu, para pihak yang terlibat dalam penyusunan RPB KSPN di antaranya adalah: Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Jawa Tengah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di tingkat provinsi.

Di tingkat kabupaten, maka terlibat pula BPBD Kabupaten Magelang, BPBD Kabupaten Kulonprogo, BPBD Purworejo, Dinas Pariwisata, dan OPD terkait lainnya di tiga kabupaten.

Selain itu, komunitas dan perkumpulan yang berada di sekitar Candi Borobudur juga terlibat dalam upaya penyusunan RPB KSPN ini. Komunitas dan perkumpulan dimaksud di antaranya adalah ASITA Kabupaten Magelang, PHRI Kabupaten Magelang, Pesona Magelang, Forum Desa Wisata Kabupaten Magelang, Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Borobudur, Himpunan Pramuwisata Kabupaten Magelang, Koperasi Gunadarma atau Paguyuban Pedagang Candi Borobudur dan lainnya.

Berbagai pihak tersebut dilibatkan dalam penyusunan RPB KSPN Candi Borobudur dengan harapan tercapainya beberapa hal, yaitu:
1.    Adanya kesepakatan tujuan dan sasaran kerangka kerja manajemen risiko bencana dalam sektor pariwisata (Rencana Penanggulangan Bencana KSPB) Borobudur.
2.    Diperolehnya kesepakatan prioritas isu strategis dan pilihan tindakan pengelolaan risiko bencana sektor pariwisata KSPN Borobudur
3.    Teridentifikasi peran dan fungsi pelaku kegiatan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat nasional dan daerah pada pengelolaan risiko bencana KSPN Borobudur
4.    Terciptanya komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penyusunan RPB KPSN Borobudur.

Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan tersebut, maka dilakukan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion). Sebelum diskusi, disampaikan pengantar lokakarya oleh fasilitator, Rahmat Subiyakto dari Tim Teknis RPB KSPN BNPB. Selanjutnya dibentuk tiga kelompok untuk mendiskusikan beberapa topik berikut ini:

-    Kelompok-1: Pilihan tindakan dan aksi Manajemen Pengelolaan Risiko Bencana dalam Tatakelola Pariwisata Borobudur.
-    Kelompok-2: Pilihan tindakan dan aksi Penanganan Darurat Bencana dalam Tatakelola Pariwisata Borobudur.
-    Kelompok-3: Pilihan tindakan dan aksi Pemulihan Bencana dalam Tatakelola Pariwisata Borobudur.

Dari Borobudur angin kesadaran pengelolaan risiko bencana itu mulai berhembus. Diharapkan angin itu akan terus bertiup ke seluruh kawasan strategis pariwisata nasional lainnya. Dengan begitu, maka akan tercipta kawasan pariwisata yang tangguh menghadapi bencana.