3. Efektivitas dan Pengawasan, Ada risiko bahwa insentif pajak tidak akan digunakan secara efektif atau mungkin disalahgunakan oleh perusahaan yang tidak benar-benar berkomitmen terhadap pembangunan IKN. Potensi korupsi dan penyalahgunaan insentif yang dapat merugikan negara.
4. Dampak Lingkungan, Pembangunan skala besar, meskipun didukung dengan insentif pajak, bisa memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur.
5. Ketergantungan pada Insentif, Terlalu bergantung pada insentif pajak bisa membuat ekonomi IKN tidak mandiri dan selalu memerlukan dukungan pemerintah untuk menarik investasi. Keberlanjutan ekonomi IKN tanpa insentif pajak di masa depan.
Kebijakan insentif pajak untuk IKN memiliki potensi besar untuk mendorong investasi dan percepatan pembangunan, tetapi juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait penerimaan negara, keadilan pajak, efektivitas penggunaan insentif, dampak lingkungan, dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan ini dengan hati-hati, memastikan pengawasan yang ketat, dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi dampak negatif.
REFERENSI :
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara_(kota_terencana)
https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/8219e97b-bb43-4591-7489-08dc76540ebe
https://www.pajak.com/pajak/kemenkeu-klaim-insentif-pajak-di-ikn-tak-ganggu-basis-penerimaan/
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H