Multilateral Relation
Hubungan multilateral Indonesia dalam menyikapi Laut Cina Selatan penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasional. Laut Cina Selatan, yang strategis secara geopolitik dan kaya akan sumber daya alam, sering kali menjadi sumber ketegangan karena klaim teritorial berbagai negara, termasuk China.Â
Meski Indonesia bukan salah satu pengklaim utama, perairan Natuna sering kali terlibat dalam perselisihan karena Indonesia menegaskan bahwa ZEE di sana adalah bagian dari kedaulatannya berdasarkan UNCLOS. Dalam hal ini, Indonesia memainkan peran aktif melalui berbagai forum multilateral seperti ASEAN dan organisasi internasional untuk menyikapi isu ini.Â
Di tingkat diplomasi, Indonesia mendorong penyelesaian sengketa melalui cara damai dan dialog. Di ASEAN, Indonesia membantu mendorong Code of Conduct (CoC) untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa dan membangun kepercayaan antar negara. Selain itu, Indonesia juga meningkatkan kerja sama maritim di kawasan dalam bidang keamanan, penegakan hukum laut, dan perlindungan lingkungan.
Bilateral Relation
Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan inisiatif dengan negara-negara di Asia Tenggara maupun negara di luar kawasan Asia Tenggara, baik dalam kerangka multilateral melalui ASEAN maupun secara pertemuan secara bilateral. Berikut adalah beberapa contoh pertemuan dan inisiatif yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara terkait keamanan maritim dan Laut Cina Selatan: (1) Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri Indonesia dan Filipina Tahun 2016, isu yang dibahas yakni kerja sama maritim dan pengelolaan perikanan, serta isu-isu di Laut Cina Selatan. (2) Trilateral Maritime Patrol Agreement (TMP) Indonesia dan Malaysia pada Juni 2017, fokus pertemuan berupa peningkatkan patroli maritim terkoordinasi untuk melawan kejahatan lintas batas dan menjaga keamanan perairan di Laut Sulu dan Laut Sulawesi. (3) Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC),  isu yang dibahas berupa kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk keamanan maritim di perairan yang bersinggungan. (4) Vietnam-Indonesia Bilateral Cooperation,  isu yang dibahas meliputi kerjasama di berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan maritim serta perikanan di Laut Cina Selatan. (5) Pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada tahun 2021, isu yang dibahas yakni  kerja sama pertahanan dan keamanan maritim serta tantangan regional di Laut Cina Selatan. (6). Latihan Militer Bersama Garuda Shield, bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara angkatan bersenjata kedua negara di bidang pertahanan maritim dan keamanan. (7) Kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia pada tahun 2020, isu yang dibahas berupa kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk keamanan maritim di Laut Cina Selatan. Sebelumnya pada tahun 2016 Jepang menyerahkan beberapa kapal patroli kepada Indonesia untuk meningkatkan keamanan maritim. (8) Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security (MCM), isu yang dibahas berupa keamanan kawasan dan keamanan maritim di Laut Cina Selatan. (9) Pertemuan Bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada tahun 2021, isu yang dibahas berupa kerja sama ekonomi dan keamanan serta ketegangan di Laut Cina Selatan.  (10) Indonesia-China Maritime Cooperation Committee tahun 2019, membahas kerja sama maritim dan kelautan serta menyampaikan kekhawatiran mengenai klaim Nine-Dash Line.
Maritime Policy
Kebijakan maritim mendukung pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, kapal, dan fasilitas keamanan maritim, yang memperkuat kapasitas pertahanan negara dan mendukung perekonomian nasional melalui peningkatan arus perdagangan dan aktivitas maritim lainnya.Â
Penguatan pertahanan dan keamanan maritim mencakup strategi untuk memperkuat angkatan laut dan kekuatan keamanan maritim lainnya, termasuk pengadaan kapal perang, latihan militer, dan pengembangan teknologi pengawasan. Keberadaan kekuatan militer yang kuat di wilayah maritim penting untuk mencegah dan menanggapi ancaman eksternal.
Kolaborasi dan diplomasi internasional juga merupakan aspek penting dari kebijakan maritim, melibatkan kerja sama dalam bidang keamanan, perdagangan, dan pelestarian lingkungan. Ini termasuk latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, hingga kesepakatan internasional tentang manajemen perikanan atau perlindungan laut. Selain itu, kebijakan maritim yang baik memberdayakan masyarakat pesisir melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menjaga perairan teritorial.
Defense Strategy
