Jika dilihat secara keseluruhan, gaya kepemimpinan masing-masing presiden menunjukkan bagaimana karakter dan prioritas pribadi mereka, serta konteks politik dan situasional yang dihadapi, mempengaruhi kebijakan mereka terkait Laut China Selatan: (1) Abdurahman Wahid  memiliki gaya kepemimpinan Transformasional dan Visioner: mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan reformasi internal, yang mengesampingkan konfrontasi militer. (2) Megawati memiliki gaya kepemimpinan Situasional dan Diplomatis: berusaha menyeimbangkan stabilitas dalam negeri dengan diplomasi luar negeri. (3) Susilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya kepemimpinan Rasional dan Konsensual: mengambil pendekatan yang berbasis data dan konsensus melalui keterlibatan multilateral. (4) Jokowi memiliki gaya kepemimpinan  Pragmatik dan Decisional: mengutamakan tindakan cepat dan efektif demi mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatan wilayah.
Beberpa bulan kedepan Indonesia memiliki presiden penerus yang baru sehingga perlu adanya perhatian terhadap strategi kepemimpinan masa depan Indonesia dalam menghadapi isu Laut China Selatan yang dapat mengambil inspirasi dari gaya dan pendekatan presiden-presiden sebelumnya.
 Dalam urusan diplomasi, model Diplomasi Multilateral Aktif yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat relevan, di mana Indonesia mengambil peran aktif dalam ASEAN dan berbagai organisasi internasional untuk membangun solidaritas dan kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan regional.Â
Selanjutnya, pendekatan Teknokratis dan Berbasis Ilmiah yang diusung oleh B.J. Habibie penting untuk memperkuat argumentasi dengan data ilmiah dan kajian hukum internasional yang komprehensif. Pada waktu yang sama, pendekatan Jokowi yang menekankan Kekuatan Maritim dan Infrastruktur wajib dilanjutkan untuk memastikan pengawasan dan perlindungan terhadap perairan teritorial Indonesia.
Mengadopsi pendekatan Inklusivitas dan Dialog ala Gus Dur akan memberikan pemahaman untuk negosiasi dan solusi damai dengan semua pemangku kepentingan. Pentingnya pendekatan Moderat dan Pragmatif yang dijalankan oleh Megawati, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan internal dan eksternal, juga tidak boleh diabaikan.Â
Dengan mengombinasikan elemen-elemen ini, Indonesia dapat secara efektif mempertahankan kedaulatannya sambil membangun hubungan harmonis dan konstruktif dengan negara-negara tetangga serta komunitas internasional. Strategi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik di Laut China Selatan, sekaligus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional.
Pentingnya kesinambungan kepemimpinan dalam kebijakan Laut China Selatan dapat diwujudkan melalui penguatan koherensi kebijakan luar negeri yang jelas dan komprehensif, peningkatan kualitas diplomasi multilateral melalui peran aktif di ASEAN dan forum internasional lain, serta investasi berkelanjutan dalam pertahanan maritim dengan modernisasi peralatan dan pelatihan personel.
 Pengembangan infrastruktur maritim seperti pelabuhan dan fasilitas pengawasan canggih juga perlu diperhatikan, sementara penelitian strategis terkait kebijakan maritim harus didukung untuk menghasilkan data berkualitas. Kerja sama internasional dengan negara-negara sahabat, serta pendidikan dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedaulatan maritim, turut menjadi kunci.Â
Efisiensi koordinasi antar-lembaga pemerintahan, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI AL, dan Badan Keamanan Laut, serta evaluasi dan adaptasi kebijakan secara berkala, memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan responsif terhadap dinamika terbaru di Laut China Selatan dan lingkungan geopolitik yang lebih luas.
Kajian lengkap dapat dibaca dengan judul Strategic Leadership of Indonesia's Presidents in the Post-Reform Era: Protecting Sovereignty in the South China Sea pada International Journal of Social Science and Human Research Volume 07 Issue 05 May 2024 DOI: 10.47191/ijsshr/v7-i05-123
