Siap untuk Selamat dengan Aksi Antisipatif Multipihak

Ada yang baru dalam pengurangan risiko bencana. Setidaknya bagi saya. Ini tentang Aksi Antisipatif (AA) yang didefenisikan sebagai tindakan sebelum bahaya yang dapat diperkirakan terjadi untuk mencegah atau mengurangi dampak kemanusiaan yang akut sebelum dampak tersebut benar-benar terjadi. (Defenisi G7: 2022).

Dokumen Aksi Antisipatif atau sering disingkat AA ini agaknya tepat diterapkan di Sumatera Barat yang dikenal sebagai etalase bencana. Seluruh bencana ada di Ranah Minang, sebut saja banjir, longsor, angin kencang, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai disamping potensi gempa dan tsunami.

BPBD Sumbar telah melakukan analisis profil kebencanaan di Sumbar dalam periode 2014-2023. Bencana angin kencang adalah yang paling banyak terjadi di Sumbar 4.067 kejadian (55,9 persen). Bencana longsor sebanyak 1.327 kejadian (18,2 persen) dan banjir sebanyak 997 kejadian (13,7 persen).

Apalagi dengan terjadinya perubahan iklim global. Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan terhadap bencana khususnya perubahan iklim ini. Dinamika iklim yang tak terduga ini menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti peningkatan curah hujan, penurunan curah hujan, suhu ekstrem, cuaca esktrem (hujan lebat,angin kencang ,kilat/petir).

Tak berlebihan, karena dampaknya sudah dirasakan di Sumatera Barat. Teranyar, banjir dan longsor di Sumbar pada 11 Mei 2024 lalu, menyebabkan kerugian harta benda bahkan 60 orang meninggal dunia.

Selama 2 hari, sejak Kamis (27/06/2024) hingga Jumat (28/06/2024) di Padang,  seluruh stakeholder terkait kebencanaan di Sumatera Barat, diantaranya BPBD Sumbar, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar, perguruan tinggi, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, BMKG, Rumah Zakat, Human Initiative, MDMC, PMI, Forum Anak, Organisasi Penyandang Disabilitas serta BPBD Mentawai, Forum PRB Mentawai dan Forum NGO Mentawai, menjadi peserta Pengembangan Kapasitas dan Advokasi Tindakan Cepat dan Tepat untuk Aksi Antisipatif Multipihak.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Fondasi Hidup (FH) Indonesia ini, menghadirkan dua Master Trainer Aksi Antisipatif (AA) FH Indonesia, masing-masing Adelina Simatupang dan Edi Hadoko, yang memberikan pemahaman bahwa AA didasari kepada upaya untuk mengurangi dampak kemanusiaan dan biaya respon, pemberian bantuan yang lebih bermartabat serta melindungi pembangunan (asset daerah).

Data Stasiun Klimatologi Sumbar

Menurut Adelina, sosialisasi Aksi Antisipatif yang dilaksanakan di Sumbar selama 2 hari ini, adalah pertama kalinya untuk wilayah Sumatera. Aksi Antisipatif akan diterapkan untuk pengurangan risiko banjir yang menjadi salah satu bencana hidrometeorologi dengan dampak yang cukup besar di Sumbar.

"Pada kontinum penanggulangan bencana, aksi antisipatif ini berada pada fase kesiapsiagaan dan siaga darurat. Analisis dampak bencana dilakukan pemerintah daerah dengan berpedoman pada data yang dirilis Stasiun Klimatologi BMKG," kata Adelina.

Selanjutnya, Kepala Stasiun Klimatologi Sumbar, Heron Tarigan menerangkan, untuk prakiraan curah hujan wilayah Sumatera Barat pada bulan Juli 2024 secara umum berada pada kategori menengah dengan curah hujan berkisar antara 101 -- 300 mm. Curah hujan kategori Rendah (<100 mm/bulan ) diprakirakan akan terjadi di sebagian kecil wilayah 50 Kota (sekitar Suliki).

"Sedangkan peta potensi banjir di Sumatera Barat pada bulan Juli 2024 secara umum rendah hingga menengah," katanya.

Peta potensi banjir yang masih berpotensi kategori rendah itu di daerah Pesisir Pantai seperti di Pasaman Barat, Kab Agam, Kab Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kota Solok, Kota Padang Panjang. Potensi banjir dengan kategori menengah di Kota Padang.

Dok. Pribadi

Protokol Aksi Antisipatif

Kegiatan sosialisasi Aksi Antisipatif berlangsung seru dan penuh semangat. Semua peserta sangat antusias sebab mereka paham benar dengan resiko bencana banjir yang bakal dihadapi. Ketika peserta diberi kesempatan untuk membuat perencanaan Aksi Antisiatif, mereka merencanakan sesuai dengan kondisi daerah sampel, salah satu dusun di Mentawai.

Syaratnya, semua komponen inti penunjang Aksi Antisipatif harus terpenuhi. Pertama, adanya pemicu dalam hal ini pemicu banjir. Kedua, melakukan Aksi Antisipatif dan ketiga mekanisme pendanaan aksi ini.

Untuk banjir, pemicunya ada beberapa hal, seperti berkurangnya area tangkapan air, terjadi penumpukan material /sampah pada aliran sungai dan curah hujan yang tinggi dalam durasi yang lama.

Selanjutnya, merencanakan aksi antisipatif penanggulangan bencana, di antaranya dengan memantau ketinggian air dan distribusi informasi kepada masyarakat sesuai zona yang rawan bencana. Informasi tersebut disebarluaskan dengan pemberitahuan kepada masyarakat melalui rumah ibadah. 

Tak lupa ternak masyarakat dievakuasi karena ini adalah untuk megurangi kehilangan pendapatan petani (mobilisasi, tempat evakuasi, pengadaan pakan ternak dan pengamanan). Untuk pertanian, jika perlu dilakukan panen lebih awal dan penyelamatan bibit untuk modal petani pada musim tanam berikut.

"Kita perlu membuat aksi antisipatif dengan mengevakuasi masyarakat rentan dengan menetapkan lokasi evakuasi, alat-alat evakuasi yang mempertimbangkan aksesibilitas, logistic," kata salah seorang peserta dalam simulasi merumuskan perencanaan aksi antisipasi banjir.

Terakhir, aksi pemberian bantuan tunai/non tunai untuk akomodasi dan jatah hidup dalam jangka waktu tertentu. Untuk anggaran ini, perlu pembahasan oleh BPBD dan institusi terkait lainnya dalam kegiatan aksi antisipatif ini.

"Kegiatan Aksi Antisipatif ini berada sebelum terjadi bencana, jadi harus jelas anggaran mana yang bisa digunakan untuk itu. Salah satunya yang dapat digunakan adalah dana kontijensi, yaitu dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu," kata Adelina mengingatkan.

Adelina juga mengingatkan, dalam penyusunan rencana kontijensi bisa sekaligus disusun dokumen Aksi Antisipatif, sehingga dana rencana kontijensi dapat digunakan untuk AA. Dokumen protokol AA ini akan membantu pihak terkait dalam mencatat proses, peran dan tanggung jawab untuk kesiapan dan implementasi. Di dalamnya diuraikan kesiapan dan aksi antisipatif apa yang harus dilakukan.

Protokol AA juga menyediakan informasi mekanisme pemicu berdasarkan perkiraan dan analisis risiko yang kuat. Dokumen ini menguraikan di mana intervensi akan ditargetkan dan alasannya.

"Protokol AA dapat melengkapi rencana kontinjensi dan rencana manajemen risiko bencana yang ada di tingkat lokal dan/atau nasional. Juga dapat digunakan untuk advokasi, koordinasi dan mobilisasi sumber daya," terang Adelina.

 Terakhir, harapannya adalah soal komitmen bersama untuk alokasi anggaran AA. Sejalan dengan tagline dan tema peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) setiap tahunnya, Siap untuk Selamat. Jadi kita tak lagi seperti pemadam kebakaran. (***) 

 

*) Penulis adalah peserta kegiatan dan Pengurus Forum PRB Sumatera Barat