Nama:Devan Pria Pratama
Nim: 151220172
Ilmu Hubungan Internasional UPNVYK
"PKP2024a"
Globalisasi saat ini telah mendorong kemajuan dalam berbagai bidang di dunia, tak terkecuali di bidang IPTEK. Kemajuan IPTEK yang pesat ini ditandai dengan kemudahan kita dalam mengakses segala hal yang ada di internet.
Isu terkait maraknya kemudahan seseorang dalam mengakses internet di dunia lantas menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Tiongkok. Adanya berbagai aspek yang membahayakan bagi Pemerintah Tiongkok, kemudian mendorong Pemerintah-nya untuk membuat kebijakan yang dianggap perlu.
The Great Firewall of China (GFW) merupakan suatu istilah untuk menyebut sistem penyensoran di Tiongkok. Kebijakan Great Firewall tersebut berupa kebijakan censorship yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam menyaring atau membatasi akses internet masyarakat Tiongkok.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok dapat dengan mudah mengatur traffic dari jaringan internasinoal secara virtual, sehingga informasi dari manapun dapat dengan mudah dikontrol. GFW termasuk dengan pemblokiran segala situs asing, media sosial, VPN, konten berita online, dan lain sebagainya apabila ada konten berbahaya maupun menyudutkan Pemerintah Tiongkok.
Kebijakan Great Firewall yang diimplementasikan oleh pemerintah Tiongkok merupakan salah satu contoh nyata bagaimana sebuah isu publik dapat masuk dan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan pemerintah. Proses agenda setting ini melibatkan 4 aspek agenda setting yang saling berkaitan, mulai dari aspek power, potential, proximity, hingga perception.
Dari sisi power, pemerintah Tiongkok jelas memiliki otoritas dan kapasitas yang kuat untuk menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan GFW. Sebagai negara dengan sistem politik terpusat, pemerintah Tiongkok dapat dengan leluasa mengontrol akses informasi digital warga. Selain itu, dominasi partai komunis di Tiongkok atas seluruh lembaga pemerintahan mempermudah mereka untuk memprioritaskan isu kontrol internet sebagai agenda utama.
Dari sisi potential, potensi ancaman yang dipersepsikan pemerintah Tiongkok juga menjadi faktor penting dalam agenda setting kebijakan ini. Pemerintah melihat arus informasi global yang bebas sebagai ancaman besar terhadap stabilitas politik dan ideologi mereka. Ketakutan akan munculnya gerakan pro-demokrasi, kritik publik, serta isu-isu sensitif lainnya yang dapat melemahkan legitimasi pemerintah mendorong Pemerintah Tiongkok untuk memprioritaskan kontrol akses internet sebagai solusi strategis.
