Krisis Sistem Demokrasi: Rakyat Dilaporkan karena Memperjuangkan Haknya

           Indonesia merupakan negara yang bentuk pemerintahannya berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.  Semua yang berkewarganegaraan Indonesia memegang peran penting dalam pemerintahan kita, dari tingkat masyarakat kecil hingga presiden yang memangku peranan terbesar. Kursi-kursi yang diduduki oleh segelintir orang atas pilihan masyarakat dan pemimpin, serta tanggung jawab sebagai kewajiban seharusnya dituntaskan tanpa adanya utang moral, etika, dan materiil demi mencapai kesejahteraan kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia yang optimal.

           Kehidupan yang sejahtera sudah sepantasnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pihak-pihak dari pemerintah semestinya melaksanakan program-program yang mendukung keberlanjutan kehidupan, khususnya bagi kaum menengah dan bawah. Mengingat beberapa kebijakan yang telah resmi dikeluarkan, secara ide memang mampu untuk mendukung keberlangsungan hidup. Namun, pada realitanya, kesejahteraan yang dialami hanyalah khayalan belaka yang memunculkan kecemasan. Lantas, bagaimana masa depan bangsa jika rakyat terus dizalimi oleh pemerintah?

Berawal dari Rasa Kekhawatiran

           Timbulnya keresahan yang dialami beberapa warga membuat mereka mengambil langkah untuk menyuarakan pendapatnya, dengan harapan pemerintah mampu mewujudkan keinginan tersebut agar keresahan yang dirasakan dapat dientaskan. Beberapa contoh yang telah terealisasikan sesuai harapan penyuara yaitu pembatalan kenaikan UKT pada Mei 2024, aksi demo reformasi 1998 yang hasilnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, penolakan RUU Pilkada pada Agustus 2024, dan berbagai peristiwa lainnya yang telah terjadi.

           Berbagai macam aksi unjuk rasa yang dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan berasal dari kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun, tidak semua bisa menyuarakan pendapatnya karena merasa pemerintah tidak akan memberikan harapan kepada mereka. Jika warga sudah tidak memiliki harapan lagi kepada pemerintah, maka ada yang bermasalah dari para penguasa karena dianggap tak mampu memberikan solusi yang tepat.

The Power Of Netizen

           Teknologi sudah semakin canggih; semuanya bisa menunjukkan rasa kekhawatirannya melalui internet yang tersedia. Selain itu, saat ini mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan gawai untuk bertukar informasi dan menjadikannya sebagai alat utama komunikasi. Meskipun berkomunikasi secara tatap muka langsung memang menjadi kuncinya, akan tetapi dengan teknologi yang memadai mengubah cara berkomunikasi menjadi lebih modern dan efisien.

           Banyak warganet yang melaporkan kejadian melalui sosial media, sebab memiliki jangkauan audiens sangat luas dan cepat yang dianggap memiliki efek lebih besar jika informasi sudah beredar luas atau Viral. Sudah banyak peristiwa yang ramai diberitakan berbagai media yang asalnya dari warganet yang melapor di sosial media. Sampai tak sedikit masyarakat yang menilai kinerja pemerintah kurang bagus karena suatu problematika baru dapat diselesaikan setelah mendapat banyaknya atensi dari netizen. Hingga muncul istilah "The Power Of Netizen" yang berarti kekuatan dari para pengguna internet atau netizen (internet citizen atau warganet).

Pemegang Kekuasaan

           Bukan berarti pemerintah tidak bekerja untuk membantu masyarakat, mereka pun mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Namun, sebagian warga menilai kinerjanya itu kurang tepat dan kurang cekatan dalam merespon beberapa permasalahan. Memegang kendali sebagai penguasa, artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang terbaik untuk warganya.

           Apalagi dengan identitasnya sebagai 'Penguasa', karena penguasa semestinya memberikan pengaruh yang baik, sebab merekalah yang memberi contoh kepada warganya. Seandainya mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika dan moral serta menegakkan aturan dengan ketat, boleh jadi kita memiliki harapan yang sangat tinggi kepada pemerintah. Lantaran pihak tertinggilah yang mampu mengambil keputusan peraturan yang dibentuk pemerintah yang akan memengaruhi pada seluruh aspek.

           Jadi, sudah sepantasnya para pemangku kebijakan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebelum mengubah, menghilangkan, atau menambahkan peraturan, karena dampaknya bisa dirasakan semua masyarakat.

Apa yang Harus Dibenahi?

           Pemerintah pun merupakan bentuk cerminan dari tingkah laku masyarakat, ada beberapa aspek yang sebaiknya dibenahi agar mencapai tujuan yang sesungguhnya. Seperti pendidikan untuk seluruh masyarakat, pentingnya untuk menanamkan pendidikan yang terstruktur, rapi, konsisten, berwawasan luas, beretika, dan nasionalis kepada seluruh warga negara Indonesia sejak usia dini. Diharapkan, dampak yang mampu diberikan adalah melahirkan generasi baru yang kritis, bertanggung jawab, bermoral, dan memiliki jiwa nasionalisme yang mencintai tanah airnya.

           Pemikiran yang kritis, dapat membuka pikiran individu dengan lebih luas terhadap isu-isu nasional atau global. Hingga mampu mempertimbangkan setiap permasalahan dan menilai serta mengkritisi informasi yang didapatkan. Lalu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap bangsa dan negara untuk menghadirkan kehidupan yang harmonis bagi setiap warganya.

Kurang Dukungan

           Tak terhitung berapa banyak kasus yang sudah mendapatkan keadilan; ironisnya, banyak pihak terlapor yang justru melaporkan kembali kasusnya karena merasa bahwa kasus tersebut mencemarkan nama baiknya. Karena pihak yang terlapor merasa memiliki perlindungan yang lebih kuat karena perlu menjaga nama baiknya. Seperti itulah hukum yang terjadi di Indonesia saat ini.

           Dengan berbagai keputusan resmi yang melemahkan hukum di Indonesia, sangat menyayat perasaaan orang-orang yang dilaporkan karena memperjuangkan haknya. Dapat dikatakan, hukum di sini tak jarang diubah tanpa persetujuan masyarakat luas atau tiba-tiba muncul berita telah terjadi perubahan peraturan atau undang-undang. Meskipun sudah banyak aksi yang dilakukan agar perubahan undang-undang tidak disahkan, pasti ada cara untuk merubahnya. Tentu perubahan UU memiliki tujuan. Namun, kebanyakan tujuan tersebut justru tidak memperkuat, melainkan memperlemahkan hukum.

            Bagaimana mampu mendapatkan dukungan yang cukup kuat jika penguasanya pun berjalan di jalan yang gelap? yang mereka lakukan hanyalah memelihara perilaku buruk yang tak beretika.

Kurang Kepercayaan 

            Makna lainnya yaitu 'tumpul keatas, tajam kebawah'. UU ITE seringkali digunakan pada kasus-kasus yang pelakunya teridentifikasi melakukan pelanggaran atau memiliki citra yang buruk. Secara naluriah, manusia akan menghindari reputasi yang buruk pada namanya, jika hal tersebut terjadi maka akan menurunkan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Kurangnya kepercayaan berpengaruh terhadap kehidupan sosial kedepannya, seperti contoh hilangnya pekerjaan, hingga kesulitan ekonomi dalam menopang kehidupan sehari-hari. Maka yang dapat dilakukan adalah mempertahankan reputasinya demi menjaga kehidupan agar tidak sengsara.

            Tak jarang juga korban dari rusaknya demokrasi justru dilaporkan karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat, meskipun segala cara dilakukan agar mempertahankan haknya. Namun, keputusan akhir tetaplah berada di pemegang kekuasaan.

           Jika mereka memutuskan suatu keputusan dengan manusiawi, apakah krisis sistem demokrasi akan tetap berjalan?