Mohon tunggu...
Devandra Aulia
Devandra Aulia Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa S1 Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Hobi menonton film dan series, mengumpulkan koin shopee, dan beragam hobi receh lainnya.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Krisis Sistem Demokrasi: Rakyat Dilaporkan karena Memperjuangkan Haknya

22 Oktober 2024   08:00 Diperbarui: 22 Oktober 2024   08:07 87
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

           Indonesia merupakan negara yang bentuk pemerintahannya berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.  Semua yang berkewarganegaraan Indonesia memegang peran penting dalam pemerintahan kita, dari tingkat masyarakat kecil hingga presiden yang memangku peranan terbesar. Kursi-kursi yang diduduki oleh segelintir orang atas pilihan masyarakat dan pemimpin, serta tanggung jawab sebagai kewajiban seharusnya dituntaskan tanpa adanya utang moral, etika, dan materiil demi mencapai kesejahteraan kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia yang optimal.

           Kehidupan yang sejahtera sudah sepantasnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pihak-pihak dari pemerintah semestinya melaksanakan program-program yang mendukung keberlanjutan kehidupan, khususnya bagi kaum menengah dan bawah. Mengingat beberapa kebijakan yang telah resmi dikeluarkan, secara ide memang mampu untuk mendukung keberlangsungan hidup. Namun, pada realitanya, kesejahteraan yang dialami hanyalah khayalan belaka yang memunculkan kecemasan. Lantas, bagaimana masa depan bangsa jika rakyat terus dizalimi oleh pemerintah?

Berawal dari Rasa Kekhawatiran

           Timbulnya keresahan yang dialami beberapa warga membuat mereka mengambil langkah untuk menyuarakan pendapatnya, dengan harapan pemerintah mampu mewujudkan keinginan tersebut agar keresahan yang dirasakan dapat dientaskan. Beberapa contoh yang telah terealisasikan sesuai harapan penyuara yaitu pembatalan kenaikan UKT pada Mei 2024, aksi demo reformasi 1998 yang hasilnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, penolakan RUU Pilkada pada Agustus 2024, dan berbagai peristiwa lainnya yang telah terjadi.

           Berbagai macam aksi unjuk rasa yang dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan berasal dari kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun, tidak semua bisa menyuarakan pendapatnya karena merasa pemerintah tidak akan memberikan harapan kepada mereka. Jika warga sudah tidak memiliki harapan lagi kepada pemerintah, maka ada yang bermasalah dari para penguasa karena dianggap tak mampu memberikan solusi yang tepat.

The Power Of Netizen

           Teknologi sudah semakin canggih; semuanya bisa menunjukkan rasa kekhawatirannya melalui internet yang tersedia. Selain itu, saat ini mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan gawai untuk bertukar informasi dan menjadikannya sebagai alat utama komunikasi. Meskipun berkomunikasi secara tatap muka langsung memang menjadi kuncinya, akan tetapi dengan teknologi yang memadai mengubah cara berkomunikasi menjadi lebih modern dan efisien.

           Banyak warganet yang melaporkan kejadian melalui sosial media, sebab memiliki jangkauan audiens sangat luas dan cepat yang dianggap memiliki efek lebih besar jika informasi sudah beredar luas atau Viral. Sudah banyak peristiwa yang ramai diberitakan berbagai media yang asalnya dari warganet yang melapor di sosial media. Sampai tak sedikit masyarakat yang menilai kinerja pemerintah kurang bagus karena suatu problematika baru dapat diselesaikan setelah mendapat banyaknya atensi dari netizen. Hingga muncul istilah "The Power Of Netizen" yang berarti kekuatan dari para pengguna internet atau netizen (internet citizen atau warganet).

Pemegang Kekuasaan

           Bukan berarti pemerintah tidak bekerja untuk membantu masyarakat, mereka pun mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Namun, sebagian warga menilai kinerjanya itu kurang tepat dan kurang cekatan dalam merespon beberapa permasalahan. Memegang kendali sebagai penguasa, artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang terbaik untuk warganya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun