Lompatan Besar Presiden Joko Widodo

Dalam survei yang dilakukan oleh Median menunjukkan 45,3 persen responden survei menolak pemindahan ibu kota negara artinya mayoritas masyarakat Indonesia menolak rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena masalah ekonomi. 

Survei Median juga mengatakan 15 persen responden menilai pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran. 9,3 Persen pemerintah semestinya menyelesaikan konflik papua. Secara garis besar, masyarakt Indonesia lebih menginginkan pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi dan penekanan jumlah pengangguran serta penyelesaikan konflik daerah.

Pemindahan ibu kota bukan lah hal baru, negara lain seperti Brazil, Korea Selatan, Amerika Serikat, juga sudah melaksanakan pemindahan ibu kota jauh sebelum Indonesia merealisasikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Lantas, 3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota itu? Tantangan utama dari proses pemindahan ibu kota adalah biaya yang tidak murah. 

Beberapa negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota harus menguras dana yang tidak sedikit. Misalnya, Brazil pernah melakukan pemindahan ibu kota dari Rio De Janeiro menuju Brazilia pada tahun 21 April 1960. Alasan pemindahan ibu kota ini adalah kondisi Rio sudah terlalu padat dan kurang aman. Estimasi yang harus dikeluarkan oleh Brazil untuk memindahkan ibu kota tersebut sebesar 83 milliar dolar AS jika menggunakan kurs dolar AS tahun 2010. 

Sedangkan belanja pemerintah Brazil pada saat itu hanya 2,14 milliar dolar AS. Negara lainnya adalah Korea Selatan yang sedang dalam tahap proses pemindahan dari Seoul menuju Sejong yang direncanakan akan rampung pada tahun 2030 mendatang. Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah memperkirakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota mencapai Rp323 trilliun-Rp.466 trilliun. Sedangkan total pendapatan negara pada saat ini melebihi target dari APBN yaitu sebesar Rp.1942,3 trilliun. Sedangkan Utang Luar Negeri Indonesia sangat tinggi mencapai Rp.5.135 trilliun per Mei 2019.

Dari pemetaan sederhana tersebut, pemerintah harus memperhatikan dengan cermat pada setiap keputusan dan wewenang yang diberikan dalam proses pemindahan ibu kota ini. Mega proyek ini tidak hanya berimbas pada bidang ekonomi saja melainkan juga pada bidang lainnya. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah keamanan negara, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur. 

Presiden Jokowi pada saat ini berada pada situasi yang paling genting, setiap keputusan dan langkah yang diambil akan memengaruhi setiap proses kebijakan pemindahan ibu kota baru. Dalam kacamata politik, Presiden Jokowi akan mewariskan maha karya besar di masa jabatannya pada periode kedua sebagai Bapak Presiden Infrastruktur Indonesia. Apabila target pemindahan ibu kota tercapai maka bukan mustahil jika Indonesia akan mengalami transformasi hebat dalam 10-20 tahun yang akan datang.