Menurut saya, yang seharusnya paling merasa terbebani adalah penyelenggara negara yang diberi kewenangan menggunakan, dan harus menghabiskan anggaran S4PK. Para anggota MPR RI.
[Bagi sebagian Anda yang masih tertukar kira bahwa S4PK ini kerjaan anggota legislatif/DPR, perlu diingat bahwa ini domain MPR RI. Orangnya bisa saja sama karena anggota DPR - juga DPD RI - sekaligus adalah anggota MPR RI]
Program yang dijuduli sebagai layanan masyarakat untuk informasi-informasi kebangsaan ini sejatinya menjelma mulia karena warga negara, baik ia milenial-kah, penggemar Mahabharata-kah, ditengarai ada yang mulai tak peduli dengan fondasi negara. Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seakan kata-kata yang membumbung tinggi di langit ketujuh.
Mengapa harus jadi beban?
Yah, sebab para pelaksana sosialisasi seharusnya mampu membuat keempat entitas yang membumbung tinggi itu menjadi sesuatu yang wujud dan bisa digenggam. Bukan, bukan ransel atau t-shirt atau buku-buku beuradnya yang bisa digenggam. Namun sepulang audiens dari acara sosialisasi pertama-tama mereka paham apa yang dibicarakan para bapak/ibu wakil rakyat yang terhormat itu, thus lebih jauh lagi tercerahkan, cintanya makin mendalam pada negeri ini. Sekecil apapun, makin ingin berkontribusi.
Makin bangga menjadi seorang Indonesia.
Bukan hanya 'tercerahkan' karena pulang membawa tas bagus dan amplop yang isinya lumayanlah.
Maka sejatinya di situ beban Sosialisasi 4 Pilar berada.
***
Indikator Keberhasilan
Walau mungkin ada upaya untuk mengkreasi sosialisasi dalam wujud yang lebih humanis, berbudaya, dan kekinian, namun entahlah apa indikator yang bisa digunakan untuk menyebut program berbilang barisan angka nol ini berhasil. Jika konon salah satu saja target dari S4PK adalah terciptanya budaya hukum (living law), apa iya selama tujuh tahun penyelenggaraan program ini tampak ada perubahan signifikan kepatuhan hukum di negeri ini?
