Negasi Pencitraan
Lalu apa urusannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Dengan citra PKS, khususnya pasca keputusan Majelis Syuro 11 Agustus 2015 yang di antaranya mengekalkan khittah partai dakwah "bersih, peduli, profesional", di bawah kepemimpinan Salim Segaf Al Jufri dan M. Sohibul Iman?
Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa tulisan ini memang bukan review buku Philips, karena PR sebagaimana terjadi dan diyakini Prof. Philips tampaknya tak sebangun dengan PR atau humas yang berlaku di PKS. Juga karena jika negasi "PR Is Dead" ini diamini, maka selesai sudah tugas Bidang Humas PKS (haha ..).
Namun justru negasi itulah yang menarik dicermati.
Pertama, PR yang dipahami Phillips dan koleganya adalah PR manipulatif, semata profit oriented, voiceless citizen/customer, menghalalkan segala cara, membungkus produk maupun kebijakan busuk dengan kemasan menarik.
Pantas jika Phillips lelah.
Dan rasa-rasanya kader PKS tak diajarkan menjadi makhluk serupa itu. Termasuk dalam habit literasi dan diseminasi informasinya. Bahwa masih terjadi offside di sana sini, saya kira ini yang harus menjadi salah satu pekerjaan rumah yang segera diselesaikan kepengurusan PKS di bawah nahkoda baru.
Karena PR seharusnya bukan semata soal citra. PR seharusnya tumbuh atas landasan kredibilitas dan reputasi.
Kedua, humas dalam tubuh PKS adalah organ yang terstruktur bahkan cenderung menjadi laku yang harus dihidupkan seluruh kader.
Secara formal, pengurusan PKS tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan memiliki dan memfungsikan bidang humas. Setahun setidaknya ada dua pertemuan nasional humas menyertakan komunitas pegiat fotografi, videografi, dan media baru.
Upgrading kehumasan, juga penilaian dan pemberian "rapor", Â dilakukan berjenjang. Website-website dan akun media sosial dirapikan dan standar prosedur diberlakukan. Walau belum merata, ketrampilan literasi bagi figur publik maupun kader PKS terus dilatih.
