Jangan Mundur, Reshuffle Kabinet Itu Harus dan Ini Alasannya!

Kejengkelan Presiden Jokowi dengan kinerja para menterinya ditengah ganasnya pandemi Covid jelas sangat bisa dimaklumi.  Bahkan tanpa Covid pun sebelumnya kinerja para menteri Jokowi cenderung mengenaskan. 

 Tidak ada gebrakan yang berarti untuk rakyat Indonesia.  Justru lebih merusak apa yang sudah baik.  Bertambah ngawur saat Covid membutuhkan orang-orang yang mampu kerja dan tanggap.  Disinilah Covid menelanjangi ketidakmampuan kinerja Kabinet Indonesia Maju.  Tidak heran Jokowi menunjukkan kekecewaannya dalam rapat kabinet yang digelar 18 Juni lalu.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi saat itu.

Fakta di depan mata tercatat kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah.  Tercatat per Kamis 9 Juli lalu terjadi penambahan 2.657 kasus positif Covid-19.  Ngeri, karena inilah lonjakan tertinggi sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan pada 2 Maret 2020.

Harusnya ini diantisipasi oleh para menteri.  Harus ada kepekaan dan tidak membiarkan lonjakan ini terus terjadi.  Bersikap seolah tidak terjadi apa-apa karena cuti Work From Home?  Duh, itu konyol sekali, karena Covid tidak mengenal cuti!

Ini sama konyolnya dengan para menteri Jokowi yang mendadak berpikir keras seolah sudah ambil bagian mengurangi beban pandemi Covid.  Tetapi faktanya, mereka ini melawak, setidaknya begitulah opini penulis.  Inilah beberapa menteri "lucu" yang menjadi alasan reshuffle kabinet itu keharusan:

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kecewa berat karena ditengah isu PPDB DKI, Mas Menteri adem ayem.  Padahal dampak Covid sudah sebuah pukulan berat.  Mengerti ini kebijakan Pemprov DKI yang ngelantur.  

Tetapi, dimana suara Menteri Pendidikan ketika ribuan pelajar Jakarta menjadi korban kekacauan kebijakan duet Gubernur dan Disdik DKI?  Apakah dengan mengatakan di media sosial, saya kecewa lalu semua berakhir dengan happy ending.  Bagaimana nasib anak-anak ini sekarang, adakah yang peduli?  

Serupa tapi tak sama, demikian juga dengan rencana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) nanti.  Apakah sudah terpikirkan oleh Mas Menteri mengenai kuota, akses internet, fasilitas dan kualitas pendidikannya nanti.  

Benar, ini dikarenakan Covid, tetapi faktanya, kondisi di lapangan tidak seindah yang ada di angan-angan Mas Menteri.  Harus ada trobosan yang memudahkan setiap anak, termasuk juga para pengajarnya nanti mas!

Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian
Kehabisan kata menggambarkan ide brilian Kementan dengan Kalung Eucalyptus atau kalung minyak kayu putih.  Pikirlah, dimana logikanya minyak kayu putih menangkal Covid?  

Kalau untuk masuk angin, mungkin iya. Lebih baik Kementan fokus ketersediaan lumbung pangan Indonesia, atau tingkatkan hasil tani supaya bisa diekspor dan menambah pundi-pundi negara.  Ketimbang bersuara nyaring, tapi akhirnya jadi guyonan ngelantur.

Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan
Dinilai kerap mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif.  Dua pernyataan fenomenalnya adalah pasien Covid-19 akan sembuh sendiri, dan ketika di awal pandemi lantang tak mewajibkan masyarakat memakai masker.  Ini dinilai oleh rakyat sebagai ketidak seriusan pemerintah mengatasi Covid di awal pandemi.

Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM 
Kebijakannnya membebaskan narapidana dengan alasan pandemi Covid-19 dinilai horor, karena melahirkan persoalan hukum baru.  Faktanya memang begitulah yang terjadi, beberapa kasus kejahatan pun marak ditengah pandemi. 

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan
Gebrakanya adalah merubah semua kebijakan dari pendahulunya Susi Pudjiastuti.  Dimulai dari diizinkannya kembali ekspor benih lobster, penggunaan cangkrang dan maraknya kapal asing mencuri ikan di perairan Indonesia.  Ngawur, dan ngelantur sepertinya, karena siapa sebenarnya yang diuntungkan disini?  Apa iya nelayan, ataukah "nelayan" nya?

Tolong diingat, Covid ini bukan semata soal kesehatan.  Tetapi juga soal ekonomi dan dampak sosial masyarakat.  Jadi, sejatinya melihat dalam arti luas, dan sebagai menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju harusnya mengambil bagian sesuai tugas dan tanggungjawabnya agar dampak Covid tidak saling mempengaruhi.  Semua menteri harus sejalan parallel mengatasi Covid!  Bukan seperti sekarang ini yang sibuk dengan dirinya masing-masing, halu sendiri!

Jelas, bukan hal mudah untuk Jokowi memutuskan reshuffle.  Terutama bila berkaitan dengan menteri-menteri yang berasal dari partai politik.  Tetapi, penulis dan juga rakyat Indonesia mengharapkan Jokowi dan partai melihat Indonesia.  Akankah kita mempertaruhkan negeri ini ditangan mereka yang tidak mumpuni memegang amanah?  Pak, Indonesia bukan milik mereka, tetapi milik kami rakyat Indonesia.

Menaruh harap Pakde Jokowi melihat kami rakyat Indonesia.  Jangan mundur pak, demi Indonesia Maju!

Sumber