Kepala Desa Berkampanye? Apa Boleh?

Sebuah negara pasti punya pemimpin, sebuah provinsi pasti punya gubernur, sebuah kabupaten atau kota pasti punya bupati atau walikota, dan sebuah desa atau lurah pasti punya kepala Desa atau ketua lurah.

Setiap tempat pasti punya seseorang yang memimpin. Yang mengatur dan membantu masyarakat setempat agar warganya bisa hidup sejahtera.

Pemilu semakin dekat, mungkin itulah sebabnya. Seorang pemimpin Desa malah ikutan berkampanye dan bermain dengan money politic. 

 Apa Boleh? Seorang Kepala Desa berkampanye?. Apalagi bermain dengan money politic?

Setelah kemarin Presiden mengungkapkan bahwa presiden pun bisa berkampanye. Itu membuat heboh masyarakat. Pasalnya, anaknya juga ikutan menjadi Cawapres. Apakah ada hubungannya dengan itu?, apakah presiden ingin sekali memenangkan anaknya?. Mungkin begitulah pikiran publik.

Lalu, bagaimana dengan aparatur sipil negara?, kepala Desa, perangkat desa, TNI dan kepolisian?, apakah mereka juga berhak berkampanye?.

Dalam RKPU 23 Tahun 2018, dalam BAB VIII tentang Larangan dan Sanksi bagian 2, bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye, dilarang melibatkan 

a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur Sipil Negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. 

Dari pernyataan RKPU tersebut, sudah jelas bahwa Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan POLRI tidak bisa dilibatkan, artinya tidak bisa ikut berkampanye.

Dari hal itu, saya ingin bercerita pengalaman. Pengalaman yang pernah saya rasakan.

Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2024, di saat malam hari. Saya datang di kediaman kepala Desa, hanya untuk menemani ibu saya karena dipanggil oleh kepala Desa katanya. Saya curiga, karena kalau ditanya mau apa, beliau terlihat enggan menjawab.

Sampailah di tempat yang dimaksud, ternyata ada banyak warga lain yang datang dan pernah datang. Kepala Desa memberikan sebuah kartu pemilu yang dari beberapa Caleg yang ia dimohon untuk membantunya.

Kalau dipikir-pikir dan dipahami betul, Kepala Desa ini seharusnya tahu apa yang ia lakukan ini adalah salah. Apalagi, saat beliau bertanya kepada saya mengenai hak pilih saya. Sayakan bingung, ada apa ini?, datang-datang kok langsung tanya hak pilih. Beliau, si kepala Desa bertanya, "kamu mau kasih provinsi atau kabupaten?". 

Jelas, yang dimaksud adalah ia ingin diberi suara. Saya yang waktu itu bingung, dan tidak mau menjawab sebenarnya. Karena saya punya pilihan sendiri. Tapi, beliau malah menjelek-jelekkan saya di depan masyarakat lain. Terus dia bilang jawab ragu-ragu saja. 

Yah, saya hanya bisa mengangguk. Tak ingin membuat dia marah.

Dan disitulah, saya memahami bahwa ada yang aneh di sini. 

Semakin lama ditempat itu, semakin saya tahu, bahwa dia sedang bermain money politik. Memberikan uang kepada masyarakat yang mau membantunya memilih Caleg itu.

Bahkan, dia semakin terlihat takut dan mewanti-wanti agar tidak ada yang mengambil gambar di tempat itu.

Tapi, ini bukan sesuatu yang sifatnya pribadi. Tidak masalah jika satu orang menyinggung orang lain, tapi ini tentang masyarakat yang dibodoh-bodohi. Memanfaatkan yang tidak tahu menahu dan membayar dengan uang.

Guys!, itulah yang namanya money politik. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Aku yakin, bukan hanya di daerah ku saja begitu, mungkin di daerah mu juga.

Yuk!, peduli lingkungan, saatnya buka matamu guys!