10 Tahun Kepemimipinan Jokowi: Perbandingan Janji dan Realita

Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan berbagai janji kampanye yang diharapkan membawa perubahan signifikan bagi bangsa. Janji-janji tersebut mencakup berbagai sektor penting seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberantasan korupsi. Namun, realita di lapangan kerap kali tidak selalu sejalan dengan ekspektasi awal. Artikel ini akan membahas perbandingan antara janji-janji kampanye Jokowi dan capaian yang berhasil atau belum terealisasi selama dua periode kepemimpinannya, serta tantangan-tantangan yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Sedikit kilas balik, Joko Widodo (Jokowi) pertama kali mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres 2014 dengan latar belakang sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kampanye Jokowi pada periode pertama ini sangat berfokus pada kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan janji perubahan yang konkret, seperti pembangunan infrastruktur masif, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan korupsi. Ia mengusung slogan “Jokowi Adalah Kita”, yang memperkuat citranya sebagai pemimpin rakyat yang sederhana dan merakyat. Dalam kampanye ini, Jokowi berjanji akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperbaiki birokrasi yang selama ini dinilai lamban. Bersama Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden, Jokowi berhasil memenangkan pemilu dengan suara mayoritas.

Pada periode kedua, Pilpres 2019, Jokowi kembali mencalonkan diri, kali ini didampingi Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Kampanye periode kedua berfokus pada kelanjutan pembangunan yang telah dimulai pada periode pertama, terutama proyek infrastruktur yang masif seperti tol, pelabuhan, dan bandara. Jokowi juga menekankan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, berjanji meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Slogan “Kerja, Kerja, Kerja” mencerminkan tekad Jokowi untuk melanjutkan program-program yang dianggap sukses pada periode pertamanya, meski ada kritik dari oposisi terkait beberapa janji yang dianggap belum terealisasi. Kembali menang, Jokowi memasuki periode kedua dengan tantangan besar, termasuk pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada realisasi beberapa janjinya.

Berikut adalah perbandingan antara janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) dan realitas setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia (2014–2024). Perbandingan ini merangkum berbagai aspek yang menjadi fokus utama kampanyenya pada Pilpres 2014 dan 2019:

1. Pertumbuhan Ekonomi

• Janji: Jokowi berjanji akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 7% per tahun, dengan reformasi ekonomi, deregulasi, dan pembangunan infrastruktur yang masif sebagai pendorong utama.
• Realita: Selama 10 tahun menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di angka sekitar 5%. Tertinggi terjadi pada tahun-tahun awal pemerintahannya, namun kemudian melambat akibat faktor global seperti perang dagang dan pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

2. Swasembada Pangan

• Janji: Jokowi menjanjikan Indonesia akan mencapai swasembada pangan, khususnya beras, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
• Realita: Meskipun ada kemajuan dalam produksi pangan, Indonesia masih mengimpor beras di beberapa tahun pemerintahannya, termasuk pada 2021, yang memicu perdebatan publik. Swasembada penuh belum tercapai, meskipun ada beberapa program intensifikasi pertanian.

3. Infrastruktur

• Janji: Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utamanya, dengan target membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api di seluruh Indonesia untuk menghubungkan wilayah-wilayah terluar.
• Realita: Pembangunan infrastruktur besar-besaran berhasil direalisasikan. Sejumlah proyek strategis seperti Tol Trans-Jawa, Tol Trans-Sumatera, dan pembangunan MRT Jakarta adalah pencapaian signifikan. Proyek pembangunan bendungan dan infrastruktur perdesaan juga terus berjalan. Meski begitu, utang negara untuk membiayai proyek ini menimbulkan kritik tentang keberlanjutan fiskal.

4. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

• Janji: Jokowi berjanji untuk mereformasi birokrasi agar lebih efisien dan memberantas korupsi melalui penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta memperkuat supremasi hukum.
• Realita: Birokrasi di berbagai instansi telah mengalami digitalisasi yang signifikan, seperti layanan administrasi pemerintah berbasis daring. Namun, reformasi birokrasi masih dianggap belum tuntas, dengan birokrasi yang dinilai tetap lamban di beberapa sektor. Terkait KPK, revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga tersebut justru menuai kritik keras, meskipun pemerintah beralasan revisi diperlukan untuk memperbaiki kinerja lembaga antirasuah tersebut.

5. Pengurangan Ketimpangan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

• Janji: Jokowi berjanji mengurangi ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan, dengan meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial melalui program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Pra Kerja.
• Realita: Program-program sosial seperti KIS, KIP, dan bantuan tunai tetap berjalan dan dinilai berdampak positif, terutama di kalangan masyarakat miskin. Kemiskinan berhasil turun hingga di bawah 10% sebelum pandemi, namun angka kemiskinan kembali naik selama krisis pandemi COVID-19. Kesenjangan sosial masih tetap menjadi tantangan, meskipun pemerintah mengklaim adanya perbaikan dalam distribusi kesejahteraan melalui berbagai bantuan sosial.

6. Ketahanan Energi dan Lingkungan

• Janji: Jokowi berjanji memperbaiki ketahanan energi Indonesia melalui peningkatan eksplorasi energi terbarukan dan meningkatkan kapasitas listrik nasional, serta memperhatikan isu lingkungan dengan menurunkan deforestasi.
• Realita: Kapasitas listrik nasional bertambah pesat dengan proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang berjalan meskipun tidak semua tercapai sesuai target awal. Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan masih lambat, dengan ketergantungan pada batu bara yang tetap tinggi. Dalam hal lingkungan, meskipun ada komitmen menurunkan deforestasi, kebijakan pembukaan lahan dan aktivitas pertambangan besar-besaran tetap menuai kritik.

7. Peningkatan Sektor Kesehatan

• Janji: Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk memperbaiki fasilitas dan kualitas tenaga kesehatan.
• Realita: Program BPJS Kesehatan yang universal berjalan dengan tantangan, terutama masalah defisit keuangan dan keluhan terkait kualitas pelayanan. Pandemi COVID-19 juga menjadi ujian besar bagi sistem kesehatan, di mana berbagai kekurangan dalam infrastruktur kesehatan terungkap. Namun, pemerintah berhasil mengatasi pandemi melalui percepatan vaksinasi.

8. Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

• Janji: Jokowi berjanji meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, serta mengurangi kesenjangan akses pendidikan di daerah-daerah tertinggal.
• Realita: Program KIP dan bantuan beasiswa diperluas, namun kualitas pendidikan masih menjadi tantangan terutama di wilayah pelosok. Kesejahteraan guru mengalami perbaikan dengan adanya tunjangan dan program sertifikasi, namun distribusi tenaga pengajar berkualitas masih menjadi masalah.

9. Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum

• Janji: Jokowi berjanji memberantas korupsi dan mafia hukum yang sering kali mengganggu proses pembangunan.
• Realita: Meski ada beberapa keberhasilan dalam menangani kasus-kasus korupsi besar, citra pemerintah dalam memberantas korupsi mendapat sorotan negatif, terutama terkait revisi UU KPK dan tuduhan pelemahan terhadap lembaga anti-korupsi tersebut. Namun, kasus korupsi di pemerintahan terus diungkap, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan bansos COVID-19 yang melibatkan pejabat negara.

10. Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

• Janji: Jokowi menjanjikan untuk memperkuat demokrasi dan menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia.
• Realita: Selama masa kepemimpinan Jokowi, ada kritik terkait kebebasan berpendapat, terutama dengan munculnya tindakan represif terhadap aktivis dan tokoh-tokoh oposisi, serta adanya regulasi seperti UU ITE yang dianggap digunakan untuk membungkam kritik. Namun, pemerintah berdalih bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional.

Dalam politik, janji kampanye sering kali menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Dalam kasus Jokowi, tuduhan mengenai “kebohongan” yang diangkat oleh beberapa pihak mencerminkan ketidakpuasan terhadap beberapa aspek kebijakannya, meskipun tentu ada juga banyak pendukung yang melihat bahwa Jokowi telah bekerja keras di tengah tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Namun, perlu dicatat bahwa istilah "kebohongan" ini sering kali merupakan interpretasi subjektif dari kinerja pemerintah dan dipengaruhi oleh sudut pandang politik. Sementara sebagian orang merasa bahwa janji-janji yang tidak terpenuhi adalah bukti kebohongan, sebagian lainnya melihat hal tersebut sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang dihadapkan pada realitas yang lebih kompleks dari ekspektasi awal.

Sebagai kesimpulan, Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, ada beberapa janji yang berhasil diwujudkan, terutama di bidang infrastruktur dan program sosial. Namun, beberapa janji besar lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi tinggi, pengentasan kemiskinan secara signifikan, dan pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar. Realitas politik, ekonomi global, dan krisis seperti pandemi COVID-19 memainkan peran penting dalam membentuk hasil-hasil tersebut, meskipun kritik tetap muncul terhadap beberapa kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan janji kampanye.

Jadi, bagaimana pendapatmu?