Kasus meninggalnya Afif Maulana (13), seorang anak di Kota Padang, Sumatera Barat, belum menemui titik terang. Kuasa hukum dan keluarga mendapat kesaksian bahwa korban yang merupakan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Padang itu disiksa polisi. Di sisi lain, kepolisian memberi keterangan berbeda.
Fenomena ini menggambarkan keresahan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap lamban dan tidak responsif terhadap kasus-kasus yang tidak viral. Di sisi lain, viralnya sebuah kasus di media sosial sering kali menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan serius.
Di era digital ini, media sosial menjelma menjadi kekuatan besar yang tak hanya mampu menghubungkan orang-orang, tetapi juga memengaruhi opini publik dan bahkan mendorong perubahan sosial. Salah satu fenomena yang marak terjadi di Indonesia adalah ungkapan "No Viral No Justice" atau "Tidak Viral Tidak Ada Keadilan".
Namun, di balik fenomena ini, terdapat kompleksitas dan konsekuensi yang perlu dikaji lebih dalam.Â
Dampak Positif dan Negatif "No Viral No Justice". Di satu sisi, "No Viral No Justice" dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan bagi korban-korban yang suaranya mungkin tidak didengar.Â
Media sosial memungkinkan mereka untuk menyebarkan informasi dan mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini dapat mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus yang sebelumnya terabaikan.
Sebagai seorang akademisi di bidang ilmu hukum, saya mengikuti dan turut prihatin atas kasus meninggalnya Afif Maulana, siswa SMP yang ditemukan tak bernyawa di bawah Jembatan Kuranji, Padang. Kematian Afif yang diduga akibat penganiayaan oleh oknum polisi ini telah menggemparkan masyarakat dan memicu berbagai pertanyaan dan tuntutan keadilan.
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Afif atas kehilangan putra tercinta mereka. Tragedi ini merupakan musibah yang tak terkira dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan orang-orang di sekitar Afif.
Sebagai dosen hukum, saya melihat beberapa poin penting dalam kasus ini:
1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan:
Kasus Afif melibatkan oknum aparat penegak hukum, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan tegas, transparan, dan akuntabel. Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas dan proses hukum yang adil.
Penting untuk dilakukan investigasi menyeluruh dan independen untuk  mencari fakta dan pelaku di balik tragedi ini. Semua pihak yang terlibat, termasuk oknum polisi yang diduga melakukan penganiayaan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. Perlindungan Anak dan Remaja:
Kasus Afif juga menjadi pengingat tentang pentingnya perlindungan anak dan remaja. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman dan bebas dari kekerasan.
Pemerintah, sekolah, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak. Diperlukan upaya pencegahan dan edukasi yang lebih komprehensif untuk mencegah tragedi serupa terulang.
3. Pemulihan Korban dan Keluarga:
Di tengah proses hukum yang berjalan, pemulihan bagi korban dan keluarga juga menjadi perhatian penting. Keluarga Afif membutuhkan dukungan psikologis dan pendampingan hukum untuk menjalani proses yang berat ini.
4. Reformasi Institusi dan Budaya:
Kasus Afif juga membuka ruang untuk refleksi dan reformasi di institusi terkait, khususnya kepolisian. Diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem internal untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Tragedi Afif Maulana merupakan luka mendalam bagi bangsa ini. Kita semua harus bersatu untuk mencari keadilan bagi Afif dan keluarganya, serta mencegah tragedi serupa terulang kembali. Pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk melindungi anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka.
