Ganti Rugi akibat Perbuatan Pemerintah

Tindakan Pemerintah dapat saja memberikan kerugian bagi rakyat Menurut yurisprudensi:

Perbuatan atau tindakan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat, masuk dalam pengertian "perbuatan" atau "daad" dari pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata:

tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.

Perbuatan-perbuatan yang dapat di mintakan ganti ruginya kepada Pemerintah bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. perbuatan itu bersifat melawan hukum menurut pengertian pasal 1365 KUH Perdata

2. perbuatan yang bersifat melawan hukum yang di atur dalam peraturan (UU) khusus yang memberikan kemungkinan tuntutan semacam itu.

3. pemerintah tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang seharusnya di lakukannya.

• Perbuatan Pemerintah Yang Tidak Dapat Di Mintakan Ganti Rugi
•  
• Pada perbuatan pemerintah yang sah, kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada yang di rugikan oleh tindakan hukum tersebut hanya dapat di lakukan bila ada suatu ketentuan UU yang memberikan kemungkinan untuk itu. Kalau ketentuan demikian tidak ada, maka kewajiban untuk memberikan ganti rugi itu tidak ada
• 
  
• Contoh tindakan hukum pemerintah yang tidak dapat di mintakan ganti rugi yaitu:
• 
  
• pemindahan jalan utama yang lalu lintasnya selalu macet ke jalur lain, dimana hal ini menyebabkan tempat-tempat usaha di jalan tersebut menjadi rugi karena menjadi sepi pembeli. Keadaan ini tidak dapat di mintakan ganti rugi, karena tidak ada ketentuan UU yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan ganti rugi karena tindakannya untuk menyelenggarakan pelayanan publik yaitu menjadikan jalan umum menjadi lancar tanpa kemacetan.
• Pemberlakuan three in one di jalan Sudirman -- Thamrin untuk menghindari macet pada jam-jam tertentu.
• matinya arus listrik karena perbaikan kabel-kabel di bawah tanah. Jadi dapat kita lihat, bahwa dalam melakukan aktivitasnya dalam TUN yang di maksud untuk mengatur dan menertibkan kehidupannya dalam masyarakat dapat berdampak pada pembatasan-pembatasan terhadap hak milik seseorang.
• 
  
• Pencabutan Atau Pembebasan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum
•  
• Menurut Pasal 6 UUPA:
• 
  
• "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial"
• 
  
• maksudnya adalah: bahwa pada hak-hak perseorangan terhadap hak dan masyarakat, sehingga kalau di satu masa kepentingan dari masyarakat lebih tinggi, maka kepentingan perseorangan harus di kalahkan
• 
  
• Pasal yang berhubungan dengan pencabutan atau pembebasan hak-hak atas tanah adalah: Pasal 18 UUPA (undang-undang Pokok Agraria UU NO.5 tahun 1960) yaitu:
• 
  
• "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang di atur UU"
• 
  
• Dari ketentuan di atas dapat kita lihat bahwa syarat dari adanya pencabutan hak-hak atas tanah walaupun untuk kepentingan umum tetapi harus di berikan ganti rugi yang layak.
• 
  
• Pada dasarnya ganti rugi menurut UU No. 20 tahun 1961 ini dimaksudkan hanya untuk hak-hak atas tanah yang jelas-jelas di miliki oleh perorangan atau badan hukum perdata, tetapi dalam banyak kasus, dengan di landasi rasa kepedulian yang tinggi, dalam penggusuran rumah-rumah liar yang berada di tanah pemerintah yang di maksudkan untuk kepentingan umum, kepada penduduk yang menempati tanah negara tersebut, masih di bern uang ganti rugi atau pembebasan, walaupun sebetulnya itu bukan kewajiban pemerintah karena tanah itu tanah pemerintah. Karena kalau tidak di beri ganti rugi, pemerintah akan di anggap bertindak sewenang-wenang atau tidak adil.
•