Data dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019, menunjukan sekitar 74,34% bahwa Aperatur Sipil Negara (ASN) bersikap tidak netral. ASN menjadi penyelenggara negara yang paling tinggi presentase terkait netralitas saat pemilu.
Data ini sebenarnya bisa menunjukan kepada warga desa bahwa oligarki yang diciptakan oleh pemerintah sangat berbahaya. Dikarenakan mereka (ASN) memilki kursi tersendiri di tengah masyarakat, terlebih khusus masyarakat desa yang masih memandang ASN adalah tulang punggung opini publik.
Ini juga bisa mengartikan bahwa kualitas demokrasi desa tidak boleh ditentukan oleh beberapa aktor, tetapi murni berasal dari pangalaman politik masyarakat desa. Demokrasi desa bukan omongan perkumpulan penggila jabatan yang sehari-hari memperdagangkan gagasan untuk kepentingan pribadi. Kondisi apapun dapat dimanfaatkan mereka untuk menambah citra di hadapan warga kampung. Bahkan dengan kondisi kita hari ini yang dilanda banyak kesulitan akibat pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan untuk mempengaruhi masyarakat desa.
Oleh karena itu demokrasi pedesaan dibangun atas argumentasi warga kampung yang ingin bersikap kritis terhadap pragmatisme. Warga desa kita perlu menjadi tameng terhadap gangguan mental yang ditimbulkan aktor politik ketika pilkada itu mulai dilangsungkan.
Harapan terbesarnya dengan pandemi ini, ada upaya baik dari warga masyarakat agar lebih giat dalam melakukan verifikasi secara mandiri sebelum menentukan pilihan politiknya. Dikarenakan pemilihan hanya dilakukan sekali untuk 5 tahun kedepan dan nasib warga desa bergantung kepada pemimpin yang telah di pilih. Konsekuensinya bisa menguntungkan masyarakat desa, ataupun sebaliknya.
Masyarakat desa perlu argumentasi politik yang baik agar dapat menyeimbangi dominasi kota yang perlahan-lahan mulai merembes ke desa. Tidak hanya soal sumber daya alam desa yang perlahan-lahan ingin dicaplok, tetapi juga asupan politik masyarakat desa.
Pemerintah desa hari ini tentunya tidak boleh main-main terhadap pertumbuhan demokrasi desa dikarenakan demokrasi secara nasional dapat baik, jika desanya demokratis.
Salah satu watak demokrasi dapat kita temukan dalam kontestasi pemilu, dimana semua warga desa memiliki peran masing-masing untuk ikut berpartisipasi. Jika pemerintah desa gagal dalam mengupayakan demokrasi pedesaan, maka jangan merasa aneh jika desa hanya dijadikan kantong suara dengan bayaran murah.
Fakta politik kita sering menunjukan hal itu dan secara jujur demokrasi pedesaan bertumbuh dengan cara pragmatis. Ini merupakan bahaya masa depan bagi desa yang sedang berusaha keluar dari stigma "ketertinggalan".
