Menjaga Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal dan SPP-IRT Produk UKM

Bagi warga Medan, barangkali sudah tidak asing lagi dengan Merdeka Walks. Suatu kawasan tempat berkumpulnya para pedagang kuliner di Kota Medan. Diperkirakan lebih dari 30 outlet pedagang dengan ratusan menu yang menggoda dapat tersaji disana. 

Selain itu, dikawasan ini juga menjadi tempat bagi anak-anak muda Medan dan sekitarnya melaksanakan berbagai kegiatan, seperti band, dance dan nonton bareng (nobar).

Ada lagi pasar malam yang terletak di Jalan Semarang, Medan. Jika di siang hari kawasan ini menjadi sentra penjualan onderdil kendaraan, maka di malam harinya jalan sepanjang 200 meter berubah fungsi menjadi pasar malam, sentra wisata kuliner, dimana pedagang-pedagang kuliner mendirikan lapak-lapak jualannya.

Sentralisasi tempat berjualan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang kuliner menjadi kebijakan penting dan urgent diterapkan pemerintah daerah dan kota dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang lebih fungsional. 

Selain itu, kebijakan sentralisasi kawasan kuliner memberi kemudahan bagi warga masyarakat yang tidak perlu berkeliling kota apabila hendak mencari kuliner yang diinginkan. Hal ini mempermudah juga bagi pemerintah daerah melalui instansi berwenang dalam mengontrol pedagang atau pelaku usaha.

Keberadaan kawasan kuliner atau pusat jajanan menjadi lokasi para pelaku usaha kecil dan menengah dalam memasarkan produk makanan dan minuman walaupun sering dikolaborasikan dengan menjual produk lain yang memungkinkan dipasarkan, seperti produk suvenir, kerajinan tangan dan lainnya.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mempunyai 3,9 juta Usaha Kecil dan Menengah di bidang makanan dan minuman pada 2019, merupakan UKM terbanyak di Indonesia sekaligus membuktikan bahwa dunia kuliner menjadi ladang usaha yang menjanjikan apabila digeluti dengan tekun.

Perkembangan UKM kuliner patut diapresiasi. Hanya saja perkembangan yang pesat bukan berarti abai terhadap penerapan kebijakan-kebijakan yang melekat terhadap produk kuliner terutama yang berhubungan dengan keamanan dan kesehatan produk. Bukan sekedar fokus pada kegiatan memproduksi lalu menjualnya tetapi juga sama pentingnya secara bersamaan memberikan rasa kepercayaan, kenyamanan dan keamanan kepada para konsumen.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk kuliner harus mendapatkan sertifikasi halal. Bukan hanya produk kuliner, produk non-kuliner dan jasa juga perlu mendapatkan sertifikasi halal. 

Ini penting diperoleh pelaku UKM untuk mendapatkan kepercayaan publik atas produknya. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, produk makanan dan minuman dengan sertifikasi halal merupakan suatu keharusan.

Keluhan terkait mahalnya biaya pengurusan sertifikasi halal tersebut memang sering menjadi alasan bagi banyak pelaku UKM yang keberatan atas penerapan sertifikasi halal. 

Akan tetapi dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 dimaksud, pembiayaan sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perusahaan dan asosiasi. Ada ruang yang memungkinkan pemerintah dari pusat sampai daerah mengambil peran membantu secara langsung UKM.

Selain sertifikasi halal, produk makanan dan minuman dari UKM yang bersifat industri rumah tangga juga diwajibkan memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Cakupannya lebih sempit dibandingkan label halal. Hanya mencakup produk makanan dan minuman skala rumahan. 

Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap hasil produksi IRT yang telah memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. 

Salah satu syarat untuk memperoleh SPP-IRT ini yaitu mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi atas produk dan lingkungan tempat produksi. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga.

SPP-IRT berlaku selama lima tahun yang dapat diperpanjang melalui permohonan yang diajukan pelaku usaha enam bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, pangan produksi industri rumah tangga dilarang untuk diedarkan.

Secara umum, jenis makanan dan minuman yang dimaksud untuk dapat memperoleh SPP-IRT yaitu hasil olahan daging kering; hasil olahan ikan kering; hasil olahan unggas kering; hasil olahan sayur; hasil olahan kelapa; tepung dan hasil olahnya; minyak dan lemak; selai, jeli dan sejenisnya; gula, kembang gula dan madu; kopi dan teh kering; bumbu; rempah-rempah; minuman serbuk; hasil olahan buah; dan hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi.

Sertifikasi halal dan sertifikat Produksi Pangan IRT mungkin hanya berupa selembar kertas. Tetapi kita mesti memahami, lembar kertas tersebut menjadi bukti bahwa produk pangan yang kita produksi selaku UKM telah melalui suatu proses pemeriksaan kesehatan dan keamanan serta sanitasi sesuai standar sehingga dapat diedarkan dan dikonsumsi.

Lalu apa yang kita lakukan seandainya menemukan produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal dan tidak bernomor SPP-IRT pada kemasannya?