Dari masa kemasa, keberadaan moda transportasi becak selalu menjadi salah satu masalah menahun yang dihadapi oleh Pemprov.DKI Jakarta. Semenjak era Gubernur ali sadikin kejar-kejaran antara satpol PP dengan para pengemudi becak selalu terjadi.
Perda No.11 tahun 1988 adalah sebuah payung hukum yang secara tegas melarang penggunaan becak dan produksi becak di wilayah hukum DKI Jakarta. Sehingga semenjak itulah keberadaan becak serasa terpinggirkan.
Jaringan kaum masyarakat miskin kota Jakarta memang telah berulang kali melakukan protes ke balaikota perihal pencabutan perda yang menjadi dasar hukum bagi pemprov menghapuskan keberadaan becak di Jakarta tersebut.
Memang secara ketertiban tata kota dan jalan protokol, keberadaan becak dapat mengganggu aktivitas lalu lintas, karena memang becak daya tempuh dan kecepatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan bermotor.
Tetapi melihat masalah secara dua sisi adalah cara terbaik, karena memang slogan "Jakarta Milik Semua" adalah suatu hal yang harus digarisbawahi. Sebagai Gubernur, sudah pasti anies sudah mengkaji secara matang kebijakan ini.
yang harus digarisbawahi kebijakan anies ini, adalah "keberadaan becak hanya berlaku untuk kawasan perkampungan dan pelosok Jakarta saja". Dan tentu saja becak tidak boleh memasuki jalan besar alias protokol. Kebutuhan akan angkutan becak dikawasan perkampungan atau pelosok Jakarta tentu sangat dibutuhkan.
Sehingga ada kebutuhan saling membutuhkan antara pengemudi becak yang membutuhkan penghasilan dari moda transportasi sederhana nan ramah lingkungan ini. Serta kebutuhan para pengguna jasa, yang membutuhkan jasa becak sebagai alat pengangkutan barang-barang dari jalan besar menuju komplek atau pelosok Jakarta.
Keberadaan becak memang selalu menjadi polemik semenjak keberadaannya mulai populer di Jakarta semenjak 1930 silam. Akan tetapi becak juga seolah telah menjadi icon yang terpinggirkan bagi Kota Jakarta, karena keberadaan becak yang selalu menjadi polemik seolah-olah menempatkan becak sebagai moda transportasi penghambat laju perkembangan modernitas transportasi Jakarta.
Padahal, sebagai ibukota dari 34 provinsi yang mencakup 245 juta jiwa penduduk Indonesia, Jakarta seharusnya menjadi milik semua golongan. Keberadaan Becak tentu adalah bagian dari masih adanya slogan "Jakarta untuk semua". Karena apapun itu becak adalah bagian dari budaya dan sejarah keberadaan transporasi publik di Ibukota.
Bahkan Jokowi saja pernah berjanji akan menghidupkan kembali becak pada masa kampanye Pilkada Jakarta 2012 silam. Kebijakan Anies tentu adalah suatu bentuk realisasi dari kebijakan pemerintah sebelumnya, karena memang seperti itulah siklus pemerintahan.
Salam damai selalu.
