Tahun 2017 baru saja berlalu, dan kini kita telah memasuki tahun 2018. Tahun 2018 yang merupakan tahun politik sudah pasti akan diwarnai berbagai manuver-manuver politik yang sudah dipastikan akan mewarnai tahun ini.
Dipenghujung tahun 2017 lalu, Jakarta telah memiliki pemimpin baru yang jika menghitung waktu hingga saat ini kurang lebih dua bulan telah berjalan.
Masalah sosial adalah salah satu masalah utama dari kota Jakarta, karena sebagai kota dengan arus urbanisasi yang cukup tinggi, Jakarta selalu menjadi harapan bagi sebagian orang sebagai ladang mencari penghidupan.
Jika berbicara masalah sosial dan Jakarta sebagai kota harapan para kaum urban, masalah tersebut adalah masalah PKL, alias pedagang kaki lima. PKL yang selama ini menjadi pemandangan dan fenomena sosial bagi kota Jakarta selama ini, bagaikan terpinggirkan keberadaannya.
Betapa tidak, sebagai para pelaku ekonomi yang masuk kedalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, PKL selalu menghadapi kucing-kucingan dengan para satpol PP selama ini. Dimana pemandangan para PKL yang kucingan-kucingan dengan satpol PP adalah suatu pemandangan biasa di kota Jakarta.
Sehingga tak berlebihan jika ada yang beranggapan bawah sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibukota Jakarta. Pepatah tersebut tentu tak terlepas dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi, salah satunya masalah PKL tersebut.
Hubungan saling membutuhkan antara masyarakat dan PKL
Keberpihakan. Ini adalah kata pamungkas yang sering menjadi tema dalam setiap pidato Gubernur Anies. Sebagai pemimpin baru yang lebih memperhatikan masalah keadilan sosial di Jakarta, tentu Anies menjadikan keberpihakan sebagai fondasi awal dari setiap programnya dalam menata PKL, yang merupakan kaum yang selama ini terpinggirkan dengan berbagai kebijkaan Pemprov DKI Jakarta.
Sebagai pelaku ekonomi, meskipun masih menjadi bagian dari UMKM. PKL adalah salah satu lokomotif kemajuan Jakarta itu sendiri. Coba bayangkan ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi, tetapi anehnya ekonomi kita tetap tumbuh, apa sebabnya?
Sebabnya adalah pertumbuhan UMKM kita yang masih dalam poin positif. Sektor pekerjaan non formal dalam hal ini UMKM adalah sektor penting yang membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh, meskipun dalam sektor formal kita mengalami penurunan.
Kemajuan dan perkembangan UMKM seperti PKL ini memang seharusnya didukung, karena dengan semakin tumbuhnya UMKM. Maka kemandirian ekonomi masyarakat pun meningkat dan jumlah pengangguran pun dapat ditekan bahkan dikurangi.
Langkah Gubernur Anies dengan menutup ruas jalan didepan stasiun tanah abang yang dilakukan pada pukul 08:00-18:00 wib. Adalah langkah yang cukup tepat dan menurut saya menjawab setiap janji kampanye, bahwa memanusiakan dan memuiakan PKL selain dapat memulihkan rasa keadilan juga dapat meningkatkan perekonomian Jakarta itu sendiri. Karena hubungan saling membutuhkan antara masyarakat dan PKL tadi.
Apalagi penataan ala Anies tersebut membuat pejalan kaki dan PKL sama mulianya dan sama-sama mendapatkan kenayamanan, dan tentu saja cukup adil. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan, hal tersebut merupakan hal biasa yang bisa diperbaiki kedepannya.
Penyediaan transportasi gratis seperti Shuttle bus dari trans Jakarta, adalah contoh bagaimana sinkronnya Anies memuliakan pejalan kaki sekaligus pedagang kaki lima. Karena sepertinya Anies melihat hubungan saling membutuhkan antara PKL dengan masyarakat
Dimana PKL butuh pembeli, dalam hal ini adalah masyarakat dan pejalan kaki itu sendiri. Begitu juga masyarakat butuh PKL, karena memang mereka membutuhkan komoditas barang dengan harga terjangkau.
Dalam hal ini kebijakan Anies memang tepat, karena seperti berbagai janji kampanyenya dahulu. Membangun Jakarta bukan hanya membangun kotanya tetapi manusianya dan Anies telah membuktikan hal tersebut.
Mari Berikan Waktu Untuk Gubernur Anies Bekerja Lebih baik lagi Â
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H