Krisis kemanusiaan yang terjadi dinegara Myanmar. Atau khususnya di Negara bagian Rakhine State. Kalau saya lihat dari status provinsi yang bernama Negara Bagian. Negara Myanmar adalah salah satu Negara dengan sistem federasi. Dimana setiap Negara Bagian memiliki wewenang dan otonomi khusus pada setiap Negara bagiannya.
Akan tetapi anehnya, biasanya negara yang bersistem federasi adalah negara Demokratis. Sebagai contoh negara Amerika Serikat, yang merupakan Negara Demokratis yang menggunakan federasi sebagai bentuk negaranya. Tetapi dalam kasus Negara Myanmar rasanya aneh. Dimana dengan pemerintahan yang didominasi oleh kekuatan militer. Myanmar masih mau menggunakan sistem Negara federasi.
Karena biasanya Negara dengan dominasi militer, lebih memilih menggunakan sistem Negara Kesatuan yang Sentralistik. Biasanya Negara dengan dominasi militer didalam pemerintahannnya. Memperkuat sistem pemerintahan pusat, dengan arah pemerintahan setralistik tadi. Akan tetapi ada hal berbeda dari Negara Myanmar yang merupakan negara federasi dengan dominasi militer didalamnya.
Mungkin inilah yang melatarbelakangi banyaknya tentara-tentara berdasarkan etnis di Myanmar pada setiap Negara bagiannya. Akan tetapi kali ini saya tidak hanya menulis tentang negara Myanmar. Yang merupakan Negara berbentuk federasi yang didominasi oleh militer. Akan tetapi isu rohingya yang saat ini didalam negeri diperdebatkan "didomplengi" isu politik maupun tidak.
Seperti dari isu-isu yang berkembang dimedia sosial, banyak pihak yang meyakini isu Rohingya didomplengi oleh kepentingan politik. Pihak yang bersebrangan dengan pemerintahan Joko Widodo.
Bahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah mengeluarkan pernyataan bahwa, isu penindasan Etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar telah diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu. Sehingga berbelok menyerang pemerintahan Jokowi.
Memang jenderal Tito memiliki alasan mengapa ia mengatakan Isu Rohingya digunakan untuk menyerang Pemerintahan Jokowi. Karena Tito mengacu pada analisis opini platform media twitter. Karena berdasarkan analisis tersebut sebagian besar pembahasan isu Rohingya yang selama ini menjadi salah satu isu utama ditanah air. Dikaitkan dengan Presiden Jokowi dan pemerintahannya.
Memang keresahan Kapolri tersebut beralasan karena berdasarkan pengamatan saya sendiri dalam media sosial. Memang banyak pihak yang mengaitkan isu kemanusiaan ini kepada rezim berkuasa, yaitu pemerintahan Jokowi.
Akan tetapi rasanya tidak etis jika Kapolri berkata demikian. Karena dengan pernyataan tersebut malah akan membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Dan tentu saja akan membuat jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat yang selama ini bersebrangan dengan Jokowi, akan semakin dalam terjadi. Khususnya hubungan Polri dan kelompok masyarakat ini. sebagai Kapolri, Jenderal Tito Karnavian memang harus melindungi baik itu keamanan, perlindungan. Atau bahkan citra presiden dimata masyarakat itu sendiri.
Karena isu Rohingya ini begitu sangat sensitif, apalagi isu Rohingya yang terjadi banyak yang meyakini konflik antara agama islam dan Buddha. Mungkin inilah yang membuat umat islam di seluruh dunia terasa sakit hatinya. Karena umat muslim didunia ibarat organ tubuh. Dimana jika ada salah satu organ tubuh sakit. Maka organ tubuh lainnya pasti akan merasakan sakit yang sama.
Mungkin inilah yang membuat solidaritas Indonesia terhadap Rohingya sangat begitu tinggi. Akan tetapi sebagai seorang Muslim. Saya sangat tidak menyukai jika ada saudara-saudara sesama muslim saya justru memperkeruh suasana keberagaman, yang selama ini terjaga di Indonesia.
