Proses Bergabungnya Kroasia dengan Uni Eropa Pasca Melepaskan Diri dari Yugoslavia

Selain menyetujui  Copanhagen Criteria ini, Kroasia juga harus menyetujui Acquis Communautaire. Secara umum, Acquis Communautaire ini merupakan konsep yang sangat penting dalam organisasi Uni Eropa dimana mencakup seluruh perjanjian, undang-undang, perjanjian internasional, keputusan pengadilan, ketentuan hak-hak dasar dan juga prinsip-prinsip dalam perjanjian seperti kesetaraan dan non diskriminasi. Dapat dibilang Acquis Communautaire ini adalah sebagai hukum Uni Eropa.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Copenhagen Criteria dan Acquis Communautaire ini digunakan sebagai alat untuk mengukur a  tau menilai suatu negara ketika ingin bergabung dengan Uni Eropa dimana apakah negara tersebut bersedia menuruti aturan tersebut seperti halnya peraturann dua kebijakan tersebut, begitu juga negara Kroasia yang memang di ukur kesediannya menggunakan hal tersebut, dikarenakan segala bentuk peraturan yang ada di Uni Eropa tidak bisa ditawar dimana bersifat wajib dan tegas mengikat.

2. Penunduaan Aksesi Kroasia ke dalam Uni Eropa (2004-2008)
Disaat Kroasia sudah berada diambang-ambang untuk bisa bergabung dalam Uni Eropa terdapat suatu kendala disaat Kroasi melakukan proses aksesi. Proses aksesi ini mengalami kendala sekitar akhir tahun 2004, dimana mengalami kendala dalam permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ICTY (International Criminal Tribunal for thee former Yugoslavia). 

Hal tersebut terlihat disebabkan karena Kroasia melindungi para pelaku kejahatan terhadao kemanusiaam. Dimana tersangka utamanya adalah tokoh yang sangat disegani bahkan disebut pahlawan oleh masyarakat Kroasia ketika konflik di Balkan pada tahun 1990-an yaitu Jenderal Ante Gotovina. 

Alasan ini yang menyebabkan Kroasia tidak mau menyerahkan Jenderal Ante tersebut kepada ICTY, dengan adanya permasalahan ini maka Kroasia pun dianggap tidak dapat memenuhi Copenhagen Criteria mengenai penerapan nilai-nilai Demokrasi dan HAM. Bahkan dengan adanya hal tersebut Uni Eropa mengancam akan membatalkan proses negoasisasi terbuka, dengan hal tersebut membuat Kroasia menjadi menunjukan sikap koopeartif dengan ICTY dengan menyerahgkian Jenderal Ante. 

Pada Oktober 2005, dengan adanya sikap koopeartif tersebut Kroasia pun melanjutkan negoisasi terbuka dengan Uni Eropa membahas mengenai lanjutan rencana dari masuknya Kroasia keadalam organisasi tersebut. 

Proses aksesi Kroasia pun terus berlanjut pada tahun 2006-2008 dimana Uni Eropa tetap mengontrol perkembangan dari Kroasia, bahkan dengan cara mengirim mandat ke Kroasia supaya bisa melihat komitmen Kroasia dalam menjujung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan juga meningkatkan keamanan dan perdamaian. 

Namun sayang pada tahun 2008, Kroasia ini mengalami masalah bilateral demgan Slovenia, dimana Slovenia menolak adanya aksesi Kroasia kedalam Uni Eropa karena adanya persengketaan wilayah di teluk Piran yang terletakl di Utara Laut Adriatik. 

Dengan adanya hal inilah membuat tertundanya kembali proses aksesi Kroasia kedalam Uni Eropa. Namun pada akhirnya pun sekitar pada September 2009 kedua negara tersebut akhirnya berdamai

3. Kroasia Secara Resmi Menjadi Anggota Uni Eropa (2009-2013)
Setelah mampu menyelesaikan masalah dengan Slovenia ini maka proses negoisasi aksesi Kroasia ini kembali dibuka, sehingga Kroasia pun langsung melanjutkan perjuangannya hingga pada tahun 2010 sesuai dengan rencana tanpa adanya kendala. Berlanjut, pada Juli 2011 proses aksesi Kroasia ini hampir selesai sehingga The Accession Treaty ini ditandatangani pada 9 Desember 2011. 

Dalam perjanjian aksesi Kroasia, maka Uni Eropa pun memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kroasia, yang terdiri dari