Mohon tunggu...
Delianur
Delianur Mohon Tunggu... Penulis - a Journey

a Journey

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Neom Saudi Arabia dan IKN Indonesia

6 April 2022   08:14 Diperbarui: 6 April 2022   08:18 1513
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Untuk mewujudkan ini, konon MBS sudah melakukan pembicaraan dengan Google. Karena Google juga dikenal sedang intens mengembangkan kendaraan tanpa supir.

Perbedaan lainnya pastinya ada pada besaran dana yang dibutuhkan. Bila IKN mengalokasikan budget Rp 466 Triliun, sekitar 32 Milliar Dollar US dengan kurs Rp 14.300, maka alokasi budget untuk pembangunan Neom adalah 500 Milliar Dollar US.

Meski ada banyak perbedaan antar keduanya, namun keduanya dianggap mempunyai persamaan. Diantaranya adalah dianggap sama-sama ambisius. Sebagaimana Indonesia yang mempunyai obsesi membangun Ibu Kota negara baru di tengah kas keuangan negara yang seret, begitu juga dengan Saudi Arabia. 

Saudi bukan hanya dianggap ambisius dari segi design kota, tapi juga angka. Meski Saudi Arabia dianggap negara kaya, namun angka 500 Milliar Dollar untuk membangun Neom sangat fantastis. Sulit mewujudkannya.

Hanya saja Saudi Arabia dianggap mempunyai kelebihan politik dibanding Indonesia. 

Dengan sistem monarki nya, sustainabilitas politik di Saudi Arabia dianggap akan sangat mendukung terwujudnya Neom. Dalam beberapa belas tahun ke depan, bahkan mungkin puluh tahun ke depan, sangat sulit membayangkan Arab Saudi bukan dipegang oleh Putra Mahkota Mahmud Bin Salman (MBS) yang juga penggagas Neom.  

Bila tidak ada kejadian yang sangat luar biasa, sistem politik yang ada sangat memungkinkan MBS untuk lama berkuasa dan mewujudkan obsesinya membangun Neom.

Sebaliknya dengan Indonesia. Sistem politik yang ada dianggap tidak supportif untuk membangun IKN. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Presiden hanya bisa berkuasa maksimal 2 priode atau 10 tahun. Tidak ada jaminan politik bahwa IKN yang digagas Presiden Jokowi akan menjadi agenda nasional berikutnya ketika Presiden berganti.

Entah karena jaminan sustainabilitas politik dalam rangka membangun IKN ini juga kah yang memicu muncul nya ide perpanjangan masa jabatan Presiden sampai 3 priode. Pemerintah ingin menunjukan bahwa sustainabilitas politik yang diharapkan investor, bisa diwujudkan.

Namun paragrap yang terakhir itu hanya otak-atik dan sambung menyambung saja. Kait-mengkaitkan sehingga terlihat seperti berkaitan. Padahal tidak. karena yang nulis pun belum bertemu bukti yang menyambungkan antara IKN dan Isyu 3 priode

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun