Apakah Influencer Itu Opinion Leader?

Lalu pertanyaan kedua muncul. Apakah influencer itu aktor digital yang berperan dalam demokrasi digital? Sebab sebagaimana yang dikatakan Fadjroel Rachman, influencer berjasa karena sudah mengubah strategi komunikasi yang semula bersifat top-down menjadi partisipatif.

Berkaitan dengan hal ini, maka jawabannya sederhananya adalah kembali kepada temuan ICW sebelumnya. Temuan yang secara eksplisit maupun implisit tidak dibantah. Bila Jubir Istana mengatakan influencer sebuah keniscayaan dalam strategi sosialisasi kebijakan pemerintah, maka Staff Ahli Menkominfo tidak hanya mengiyakan tetapi juga menyebut nama influencer yang terlibat.

Hal lainnya bisa kita ikuti dari pengakuan beberapa influencer yang mengampanyekan RUU Cipta Kerja. Mereka mengakui bahwa unggahan mereka di media sosial bukan berdasar kesadaran tapi bayaran.

Kejadian di atas secara otomatis berbanding terbalik dengan pendapat Jubir Istana. Karena pada akhirnya influencer adalah strategi komunikasi top down pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakannya. Karena mereka bekerja berdasar pesanan dan bayaran pemerintah.

Bila kita membicarakan partisipasi dalam demokrasi digital, maka sejatinya kita tidak sedang membicarakan influencer yang bekerja karena bayaran dan berdasar permintaan pemerintah, tapi kita membicarakan citizen journalism atau gerakan voluntary netizen. Gerakan-gerakan yang riil, dirasakan manfaatnya, dan jejaknya mudah terbaca.

Beberapa waktu lalu ketika masyarakat risau dengan legitimasi hasil pemilu presiden, muncul masyarakat yang mendirikan komunitas Kawal Pemilu. Di masa pandemi ketika informasi dan edukasi covid-19 simpang siur, netizen memunculkan Kawal Covid.

Lalu ketika masyarakat sangat membutuhkan masker dan presiden tidak bisa memenuhi janjinya menyiapkan 50 juta masker, netizen bergotong royong membuat gerakan pembuatan masker secara mandiri.

Semuanya adalah gerakan partisipasi masyarakat tanpa perintah dan biaya dari pemerintah.