Layanan investasi.
Uji kelayakan.
Kemitraan antara petani kecil dan perusahaan. Pasal 30 Ayat 1,2, dan 3, untuk memastikan kerja sama, termasuk dengan petani kecil.
Kebijakan tersebut, Mansuetus sambungkan dengan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, yaitu:
Fair price sudah tercantum di Permentan `No. 1 tentang sistem penetapan harga TBS, berarti perusahaan wajib membeli TBS dari petani melalui kelompok tani; dan No. 19 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menitikberatkan perlindungan atas gejolak harga dan mengatur pemberdayaan petani.
Legalitas, terdapat di Inpres No.6 mengenai Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Nasional, berisi tentang kelembagaan, pemberdayaan petani, manajemen praktisi dan lain-lain terkait; dan Perpres No. 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi ISPO, yang memuat persyaratan legalitas, kelembagaan, dan sebagainya.
Data petani kelapa sawit (poligon dan titik koordinat), ada pada Inpres No. 4 tahun 2018 mengenai peningkatan produktivitas dan evaluasi perizinan usaha. Peraturan ini dipraktikkan dengan mendata petani kelapa sawit di kawasan hutan dan APL. Plus, inovasi SIPKEBUN yang dapat menjadi pusat data dengan tujuan traceability.
Layanan investasi. Muncul Plasma, GAP training, dan sebagainya, untuk memenuhi uji kelayakan, serta pembentukan BPDPKS untuk memperkuat sawit rakyat.
Regulasi dan program yang dijabarkan Mansuetus sudah ada sebelum EUDR. Pertanyaannya, apakah sudah dilakukan implementasinya? Apakah sistem SIPKEBUN masih aktif, karena SPKS siap jika diminta data.
Luhut Binsar Panjaitan pernah membahas bahwa dari 2500 perusahaan sawit Indonesia, hanya sekitar 22,1% yang sudah membangun plasma. “Ini menjadi catatan penting, untuk kita melihat EUDR dan internal kita,” tekan Mansuetus. Terus, apa yang dilakukan SPKS?
SPKS mempunyai strategi terhadap petani kecil yang tinggal berpencar-pencar. Tugas SPKS ialah pendataan yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dan sudah dipetakan—terdata 15 kabupaten dan terpetakan 20.478 persil kebun.
