Terlebih, Eropa menggunakan minyak sawit sebagai bahan memproduksi kosmetik, cat, deterjen, minyak wangi, kebutuhan farmasi, pelumas, plastik, poliester, kimia organik, dan turunan lainnya.
Ini seharusnya tantangan buat Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia harus memproduksi hal yang sama, tidak lagi mengekspor hanya dalam bentuk baku, dan itu lebih mempunyai nilai. “Bahkan Anda bisa memanajemen lahan pertanian Anda sendiri. Saat ini, sudah ada agensi manajemen hutan, tapi belum ada untuk pertanian,” ucapnya.
Sementara itu, Mansuetus Darto dari SPKS atau POPSI (Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia), menekankan bahwa mereka bukan fokus pada kebijakan EUDR, tapi lebih pada perubahan dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Mansuetus menyampaikan bahwa sudah ada 8 koperasi terverifikasi RSPO dan 1 dari koperasi tersebut telah mendapatkan ISPO. Target mereka tahun depan, 17 koperasi akan compile dengan ISPO dan RSPO spesifik melakukan Uji Tuntas yang akan dilakukan petani atau anggota SPKS.
SPKS Positif Hadapi EUDR, Ini Strateginya
Bukan fokus, tapi SPKS lebih memikirkan kebaikan yang bakal bertebaran, apabila mereka sebagai serikat petani bisa menjawab tantangan global. Ketika bicara sawit, maka kita akan berbincang tentang jangka panjang. Keberlanjutan memang sudah tidak bisa ditawar lagi dalam bidang apa pun.
Kehadiran EUDR bukan berarti Indonesia tidak paham dengan “keberlanjutan” di ranah perkebunan sawit. Mansuetus mempresentasikan kebijakan EUDR terkait permasalahan dengan petani sawit Indonesia, yaitu:
Legalitas
Persyaratan geolokasi, lahan di bawah 4 ha harus menggunakan titik koordinat, di atas 4 ha memakai poligon.
Harga yang adil (fair price). Pasal 50 menyebutkan saat proses pengadaan produk, upaya yang wajar harus dilakukan untuk memastikan harga yang adil dibayarkan ke produsen termasuk petani kecil, sehingga mendapatkan harga yang layak dan efektif mengatasi kemiskinan.
-
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!