Kebijakan Budaya yang Memberdayakan: Konsep, Kritik, dan Tantangan

Kebijakan Creative Australia berisi modernisasi pendanaan, memperkuat ekspresi kreatif dan peran seniman, dan pendanaan terhadap program budaya pribumi yang bisa memperkuat kehidupan ekonomi dan sosial para pelaku dan masyarakat.

Hal serupa juga dilakukan pemerintah Selandia Baru yang memformulasi indikator kultural untuk mengembangkan potensi budaya tradisional (Maori) dan budaya Eropa dalam kerangka penguatan identitas multikultural dan industri kreatif (Bev Hong, 2014). 

Revisi dan reformulasi indikator kultural yang perlu dikembangkan dan diberdayakan dalam aspek identitas dan ekonomi kreatif mempermudah pemerintah, pelaku, dan masyarakat di Selandia Baru untuk bersama-sama mendiskusikan sebuah formula kebijakan budaya yang bisa bermanfaat bagi semua pihak terkait. 

Ukuran-ukuran yang memudahkan para birokrat dan pelaku dalam memahami pengembangan budaya akan mendorong lahirnya mekanisme kontrol dan kerjasama yang saling menguntungkan. Bahkan, keputusan untuk memberikan pendanaan bukanlah semata-mata menggelontorkan uang kepada para pelaku seni di Selandia Baru tanpa paramater analisis yang jelas. 

Sebaliknya, parameter-parameter terkait manajemen dan evalusi terhadap program pendanaan bagi kegiatan dan produk seni tertentu mutlak dibutuhkan agar tidak sekedar menjadi program pepesan kosong (Hazledine, 2011; Bertelli, Connolly, Mason, & Conover, 2014).

Menariknya, sampai urusan untuk mengetahui pemahaman warga negara terkait makna budaya di era kontemporer, beberapa negara dengan penduduk terbatas seperti Skotlandia melakukan konsultasi nasional kepada warganya (Bonnar, 2104). 

Hal ini menjadi penting karena negara berusaha menghindari kebijakan yang tidak berdampak apa-apa bagi penguatan dan pemberdayaan potensi kultural oleh para pelaku di tingkat praksis. 

Sementara, di negara-negara besar seperti Inggris dan Kanada, revisi kebijakan lebih diarankan pada nilai dari praktik dan produk budaya yang dilihat dari fakta kontribusi ekonominya bagi pendapatan negara dan kesejahteraan pelaku dan anggota masyarakat (McCaughey, Duxbury, & Meisner, 2014; Crossick & Kaszynska, 2014). 

Dengan demikian, seperti pengalaman negara bagian Ontario di Kanada, ketika perencanaan dan kebijakan budaya dikonseptualisasikan dengan benar dan tepat berbasis penelitian dan pertimbangan yang lebih matang yang melibatkan para peneliti, pelaku, dan birokrat, maka hasil dan capaian yang dicapai tentu bisa benar-benar bermanfaat bagi komunitas dan juga negara (Kovacs, 2010). 

Selain itu, pembentukan komite yang secara khusus memantau dan mengevaluasi kebijakan budaya termasuk pengaruhnya terhadap anggota masyarakat di tingkat lokal dan para pelaku di tingkat komunitas menjadi penting dilakukan agar bisa memastikan secara terukur bahwa sebuah kebijakan sudah berimplikasi positif atau belum (van den Hoogen, 2014).  

Apakah Indonesia sudah seperti negara-negara maju tersebut? Tentu, kita membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa seperti mereka. Marilah, kita menengok negara tetangga di kawasan Asia sebagai pembanding.