Ruang Lokal sebagai Sumber Kreatif Sastrawi

Masyarakat pascakolonial berada dalam proses "menjadi modern", namun tidak menerima sepenuhnya konsep individualisme liberal; ambivalensi. Jadi, poskolonialitas membuka peluang hadirnya artikulasi hibrid, seperti "yang suci-di dalam-yang sekuler", "fantasi psikis sebagai bagian dari rasionalitas sosial", serta "yang lampau dalam yang kontemporer" (Bhabha & Comaroff, 2002: 24). Namun, poskolonialitas bisa menjadi makna dan praktik yang menyulitkan, ketika masyarakat sulit melepaskan diri dari kuasa Barat (Gandhi, 1998: 5-7). Sayangnya, dewasa ini poskolonialitas dimaknai sebagai budaya residual yang eksotis di tengah-tengah masyarakat pascakolonial yang menyisakan atraksi budaya unik, kemiskinan, dan marjinalitas di mana semua itu menjadi formula manjur untuk komodifikasi dalam industri budaya.

Konstruksi eksotisisme dalam karya representasional tentu bisa digunakan untuk kedua kepentingan tersebut. Ketika memilih poskolonialisme berarti para kreator bisa mengekspos keunikan dan keanehan kultural masyarakat lokal untuk digunakan sebagai penanda identitas sekaligus meresistensi kekuasaan dominan dan budayanya yang berpotensi meminggirkan atau, bahkan, memusnahkan secara perlahan-lahan karakteristik komunal mereka. Kekuatan dan budaya dominan itu bisa kekuatan yang berasal dari negara-negara maju dan kekuatan yang berasal dari dalam negeri tetapi sudah mangadopsi sistem ekonomi dan budaya dari negara-negara maju yang ekspansionis. Yang perlu dicatat, para penulis tidak harus menolak modernitas, tetapi mangapropriasinya untuk kepentingan komunal di ruang lokal. 

Dalam cara pandang ini, penulis juga tidak harus membutakan diri terhadap kekuatan-kekuatan elit lokal yang memanfaatkan budaya eksotis untuk kepentingan mereka. Atau, terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang masih memandang secara stigmatik keberadaan subjek marjinal-eksotik. Artinya, penulis di tengah-tengah identifikasi terhadap aspek eksotis, tidak boleh melupakan proyek emansipatoris yang lebih besar, yakni untuk subjek di tingkat bawah yang di satu sisi semakin terpinggirkan oleh kekuatan rakus budaya modern, kekuatan modal,  dan tatapan-tatapan stigmatik kelompok, tetapi di sisi lain bisa menggunakan wacana-wacana modernitas tanpa liberalisme mutlak untuk memberdayakan subjek lokal. 

Esmiet, salah satu sastrawan besar dari Banyuwangi, dengan cerdas menangkap masalah kehidupan sehari-hari masyarakat dari kelas bawah melalui karya-karya cerkak ("cerita cekak", cerita pendek) dan novel-novel berbahasa Jawanya, seperti Tunggak-tunggak Jati. Dalam novel itu, menurut Mustikasari (2014), Esmiet menceritakan usaha seorang lelaki pribumi Jawa di ruang lokal dengan beragam karakteristik dan keunikannya harus berjuang mendapatkan kemakmuran karena kalangan non-pribuim selalu memandang rendah pribumi. Perjuangan dengan cara-cara rasional merupakan bentuk pemikiran modern yang diyakini subjek lokal di era pascakoloial. 

Penarasian ini tidak lepas dari pandangan dunia Marhaenisme Esmiet di mana kaum pribumi yang direpresentasikan melalui Karmodo tetap harus memiliki kekuatan untuk mendapatkan kesetaraan hak dengan kalangan non-pribumi yang pada masa Orde Baru diuntungkan oleh kedekatan mereka dengan rezim negara. Tentu itu semua tidak lepas dari tegangan-tegangan sosial antara kaum pribumi dan non-pribumi (Cina) di wilayah lokal yang secara ekonomi njomplang, tidak seimbang. Pilihan naratif untuk menghadirkan perjuangan kelas tentu menjadi keberanian tersendiri, mengingat rezim Orde Baru sangat alergi terhadap segala hal yan berbau kiri. 

Dalam konteks pasca Reformasi, kita bisa melihat konstruksi eksotisisme yang disematkan pada ruang dan subjek lokal dalam Perempuan Berkalung Surban (El Khalieqy, 2008). Menurut Setiawan (2012), dalam novel tersebut ruang lokal digambarkan sebagai komunitas yang mengekang kebebasan perempuan dengan bermacam dalil dan perilaku patriarkal. Secara stereotip, tokoh-tokoh pria digambarkan sebagai kekuatan yang mau menang sendiri dengan dasar ajaran agama. El Khalieqy memiliki alasan ideologis menghapa harus menghadirkan subjek Timur secara stereotip. Ia ingin menyampaikan kepada pembacaannya bahwa ideologi dan budaya patriarkal hanya akan mengebiri hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesamaan derajat. Baginya, nilai-nilai modernitas yang ia yakini masih lebih bermanfaat bagi perempuan, alih-alih pandangan ortodoks. 

Memang, ini bisa mengesankan munculnya hegemoni modernisme serta liyanisasi tradisi di tengah-tengah masyarakat lokal. Namun, apropriasi terhadap wacana dan praktik modernitas tidak dimaksudkan untuk membebaskan secara mutlak subjek Timur, termasuk meninggalkan keseluruhan tradisi. Wacana modernitas digunakan untuk memberdayakan manusia-manusia pascakolonial yang dijadikan tidak berani bersuara oleh kode-kode masyarakat patriarkal yang pada masa lalu juga digunakan penjajah untuk memperkuat kolonialisme. Dengan demikian, pandangan dunia pengarang berupa wacana modernitas dalam narasi adalah bentuk subversi terhadap pemaksaan tafsir tradisi yang digerakkan oleh kepentingan elit-elit lokal.

Sementara, bagi penulis yang memilih pascakolonialitas sebagai cara pandang terhadap ruang lokal, mereka tentu tidak harus ribet dengan kepentingan untuk memberdayakan subjek di tingkat bawah. Mereka bisa menuliskan penderitaan, keunikan, dan marjinalitas subjek lokal untuk menarik perhatian para pembaca di kota, baik nasional maupun internasional, demi mendapatkan keuntungan maksimal dari penerbitan. 

Biasanya, para penulis menarasikan "dari dalam" kehidupan-kehidupan masyarakat di ruang lokal, dengan suguhan permasalahan, istilah, ritual, bahasa-bahasa lokal, lanskap alam, norma, dan lain-lain, untuk menarik ketertarikan pembaca, tanpa harus membongkar relasi-relasi apa yang ikut membentuk kondisi dan permasalahan yang berkembang. Yang membahayakan dari cara pandang ini adalah kemungkinan pembekuan wacana terkait subjek lokal yang seolah-olah tidak bisa berbuat dan berubah dalam kehidupan yang nyatanya bergerak dengan cepat ini. Bahkan, bahkan bisa masuk ke dalam pola pikir Orientalisme.  

Orientalisme, mengikuti pemikiran Said (1978), adalah konstruksi diskursif yang memosisikan subjek Timur sebagai entitas yang terbelakang, mistis, eksotis, ghaib, irasional, takhayul, tidak berbudaya, tidak beragama (Kristen/Katolik), tidak berbahasa (Inggris), dan tidak beradab sebagai oposisi biner keberadaban dan kemodernan Barat yang lebih superior. Perbedaan yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi melalui catatan perjalanan, karya sastra, laporan penelitian, dan pameran etnografi menjadikan subjek Barat mendapatkan legitimasi untuk menjalankan "misi pemeradaban" (civilizing mission) sebagai dalih penjajahan wilayah-wilayah non-Eropa (Barat). Artinya, cara pandang Orientalisme memiliki kepentingan ideologis untuk meneguhkan kuasa Barat atas Timur. Dalam tradisi sastra pascakolonial, Orientalisme juga menghinggapi para penulis yang bersepakat dengan modernisme sebagai satu-satunya jalan kemajuan.  

Dalam konteks Indonesia Orde Baru, ruang lokal adalah ruang yang harus 'ditertibkan' dan 'diarahkan' agar mempermudah program-program negara. Tidak hanya melalui peraturan pemerintah dan penyeluluhan, kerja-kerja representasional seperti karya sastra dan film menjadi situs diskursif untuk kepentingan tersebut. Tidak mengherankan kalau trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (Tohari, 2011) kita bisa menemukan subjek negara bernama Rasus untuk menjernihkan pikiran-pikiran mistis dan takhayul Srinthil dan warga Paruk, termasuk mengkampanyekan agama resmi. Sekuat apapun warga Paruk menjalankan tradisi leluhur mereka melalui tarian dan ritual, Rasus sebagai tentara terus berusaha menjadikan mereka liyan yang harus ditundukkan atas nama ideologi hibrid, militerisme-pembangunan-agama. Artinya, Ahmad Tohari telah  masuk ke dalam situs ideologis rezim diskursif kampanye negara untuk menjadikan para pembaca memahami betapa subjek-subjek dukuh harus diubah pandangan mereka agar keluar dari jurang takhayul, kebodohan, dan kemiskinan.