Masih terkait dengan permasalahan pasar, kritik tajam diberikan kepada persoalan poskolonialitas, utamanya hibriditas dan keliatan subjektivitas dalam karya-karya representasional dan kehidupan sehari-hari, yang menjadi warna utama poskolonialisme karena menegasikan kekuatan dan kelenturan kapitalisme pasar dalam menggerakkan kehidupan masyarakat secara global, termasuk di dalamnya masyarakat pascakalonial (Parry, 2004). Bahkan, dengan keras iek, pemikir menggunakan psikoanalisis Lacan sebagai basis teoretisnya, mengatakan bahwa konsep hibriditas dan "modernitas-modernitas alternatif" dalam kajian poskolonial memudahkan kapitalisme berfungsi dalam pemunculan jejaring ideologis yang toleran, pusat-yang-berlipat, dan banyak-wajah serta menutupi asal-muasal sebernarnya dari kapitalisme (Almond, 2009: 13).Â
Tentu saja, kritik-kritik tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk mengoperasikan sekaligus mengkritisi pemikiran Bhabha karena persoalan kultural masyarakat dalam peradaban pasar memang tidak bisa semata-mata dibaca dari kacamata keliatan subjek subordinat, karena subjek dominan (baca: pemodal) secara lentur pula bisa menginkorporasi hibriditas sebagai mekanisme strategis untuk memperluas pasar.
Apakah poskolonialisme benar-benar kurang peka terhadap persoalan neokolonialisme yang dibawa oleh kapitalisme global? Menurut Bhabha (Anfeng, 2009: 170), neokolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara maju dan agensi internasional seperti IMF dan WTO maupun pemodal transnasional memang berlangsung, termasuk keterlibatan elit-elit nasional yang berkolaborasi dengan mereka untuk mengeksplotasi negara mereka sendiri. Namun, titik tekan poskolonialisme sebagai kajian sastra dan humaniora bukanlah pada proses politik, ekonomi, dan sejarah yang menjadi bagian dari pemikiran neokolonialisme, tetapi pada kompleksitas dan dinamika kultural, baik internal maupun eksternal, dari negara pascakolonial yang telah melakukan pembangunan, tanpa meninggalkan keterkaitan dengan proses kolonialisasi.
Pada titik inilah, Bhabha mengabaikan fakta bahwa kolonialisasi merupakan proses kapitalisme yang berimplikasi pada persoalan kultural, termasuk ambivalensi dan hibriditas. Artinya, ada kekuatan ekonomi dan politik dalam proses historis yang sengaja dinegasikan sebagai penentu kompleksitas kultural dalam masyarakat kolonial/pascakolonial. Sama dengan yang berlangsung dalam neokolonialisasi di mana kapitalisme pasar yang bergerak dalam ranah nasional dan transnasional merupakan salah satu faktor utama dari proses pembangunan di negara-negara pascakolonial serta berimplikasi pada subjektivitas kultural.
* Artikel ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sekolah Kritik Budaya Angkatan ke-3, Aula Sutan Takdir Alisjahbana, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 22-24 November 2019. Diselenggarakan atas kerjasama Matatimoer Institute dengan Community for Advanced Humanities Studies (coHumanis) dan Circle for Critical Linguistic and Literary Studies (CCLLS).
Daftar BacaanÂ
Ahluwalia, Pal. 2002. "Towards (Re)Conciliation: The Postcolonial Economy of Giving". Dalam David T. Goldberg & Ato Quayson (eds). Relocating Postcolonialism. Victoria: Blackwell Publishing.
Almond, Ian. 2009. "Anti-Capitalist Objection to the Postcolonial: Some Conciliatory Remarks on iek and Context. Dalam ariel: a review of international english literature, vol. 40, no. 1, hlm. 1-21.
Anfeng, Sheng. 2009. "Minoritization as A Global Measure in the Age of Global Poscoloniality: An Interview with Homi K. Bhabha". Dalam ariel: a review of international english literature, vol. 40, no. 1, hlm. 161-180.
Aschroft, B. (2015). Towards a postcolonial aesthetics. Journal of Postcolonial Writing, 51(4): 410-421. doi: 10.1080/17449855.2015.1023590.
Aschroft, B. (2001a). Post-colonial Future: Transformation of Postcolonial Culture. London: Continuum.
