Robert K. Merton yang menjelaskan bahwa fungsi merupakan konsekuensi yang dapat diamati dan dibuat dengan tujuan penyesuaian dari sistem. Sedangkan disfungsi sebagai indikator melihat konsekuensi yang merusak dan berakibat negatif pada sistem. kosekuensi-konsekuensi ini dapat berupa hal yang positif (Fungsi manifest) dan yang negatif  (fungsi laten).Â
Kebijakan pemerintah yang fungsional, pro penghuni slum area serta penerimaan atas kebijakan pemerintah tentang regulasi pengalih fungsian ruang kumuh menjadi tempat yang bersih dapat menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Mayarakat mendapatkan fungsi positif yaitu jaminan kehidupan yang layak dan sarana prasarana yang memadai.Â
Namun jika ditinjau sisi negatifnya pemerintah yang kurang memperhatiakan slum area dapat menimbulkan berbagai masalah baru yang muncul seperti kemiskinan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kurang sadarnya masyarakat di slum area dapat memberikan citra buruk kepada pembanguanan fisik pemerintah di perkotaan.
Lalu seperti apa solusi sosiologisnya?
Menempatkan masyarakat sebagai subyek yang merencanakan dan merumuskan solusi serta strategi untuk mengatasi kekumuhan dengan difasilitasi oleh perencana. Sehingga dalam hal pelaksanaan dan perbaikan lingkungan dengan melibatkan aktif masyarakat daerah slum area. Berbagai kegiatan seperti kerja bakti, sejenak memungut, dan pertemuan rutin antar warga. Apabila program ini dilaksanakan melalaui kekuatan komunitas yang mempengaruhi perilaku anggotanya yaitu masyarakat sebagai anggota komunitas harus ikut kerja bakti dalam lingkungan rumahnya.Â
Kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan pertemuan rutin sebagai bentuk awal mengkoordinir masyarakat agar memiliki perasaan yang sama sebagai modal perencanaan partisipatif. Setelah partisipasi aktif masyarakat terlihat baik, pihak perencana memberikan cara dan kiat agar daerah slum area menjadi tempat yang berwawasan lingkungan dan tertata.Â
Apabila masyarakat dan pemerintah saling mendukung akan memberikan dampak psikologis yang baik terutama kesadaran masyarakat yang tinggal di slum area yang termotivasi untuk melakukan benah diri dan lingkungannya. Seharusnya pemerintah dapat memberikan regulasi yang tidak menguntungkan satu pihak, disisi lain pemerintah juga perlu melakukan pendekatan melalui program-program kesejahteraan untuk menarik simpati masyarakat dan memberi kesempatan kepada masyarakat di slum area menikmati prasarana layaknya orang di perkotaan.
Semakin banyak populasi manusia yang akan hidup di ruang kota atau pinggiran kota tidak dibarengi dengan kebijakan dan perencanaan kota yang tepat urbanisasi akan mengancam proses perubahan iklim, deforestasi, dan krisis iklim. Kemudian  hal ini menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan yaitu bagaimana mengintegrasikan perencanaan kota ke dalam kebijakan sosial dan lingkungan. Sehingga diharapkan kota dapat memberikan tempat yang layak dan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis.
Kutipan sumber:
Andini, I. (2013). Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1(1), 36-47.
Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. Society, 1(1), 35-45.
