BANGGAR DPR SARANG KORUPSI

Jakarta Lawyer Club (JLC) pekan lalu (7/9/2011) mengangkat persoalan dugaan suap di tubuh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Tema program talkshow itu adalah " Untuk siapa THR Rp.1,5 Milyar di Kemenakertrans?"

Acara yang dihadiri langsung Menakertrans Muhaimin Iskandar itu mendapat apresiasi dari Presiden JLC yang juga Pemred TVOne Karni Ilyas, sebab amat jarang seorang pejabat negara yang terserang isu korupsi memenuhi undangan televisi yang pemiliknya Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie itu.

Di catatan ini saya tak masuk dalam ranah tema JLC malam itu. Yang menarik perhatian saya adalah bagaimana para anggota DPR-RI yang hadir mencoba mengelak saat dialog membahas soal praktik korupsi di Panitia Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Sebab benang merah kasus suap di Kemenakertrans itu berpangkal di Banggar DPR.

Seperti pendapat Lili Wahid, yang secara terang-terangan memaklumi praktik korupsi di Banggar. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang selama ini terkenal paling vokal menyoroti kasus korupsi di Indonesia itu hanya bisa tertawa saat membahas pat gulipat panitia anggaran. " Tidak enaklah kalau saya ungkapkan di sini, apalagi di sini hadir orang-orang yang ahli di Banggar," sebut Lili menunjuk, ah saya lupa peremuan yang dimaksud adik kandung Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur itu. Setelahnya ia tertawa lepas.

Lili Wahid lebih senang menyerang Muhaimin, yang tak lain Ketua Umum PKB, partai yang mendudukkannya di DPR. Sesuatu yang aneh menurut saya, karena Lili tak menguasai masalah karena diundang secara dadakan. Sementara karut marut di tubuh Banggar, yang dia kuasai sepakterjangnya, justru tak mau diungkap.

Keganjilan serupa juga saya tangkap dari Permadi, politisi PDI-P yang kini menyeberang ke Partai Gerindra. Lelaki gaek itu juga tertawa lepas menyinggung betapa lihainya rekan mereka mengatur skenario anggaran di alat kelengkapan dewan tersebut.

Tidak ada komentar "ber-api-api dari Permadi, layaknya ia mengkritisi partai penguasa dan Nazaruddin. Pun analisis berdasarkan pen-cenayang-an dari politisi yang mengaku paranormal itu. Komentarnya datar. " Pokoknya saya tahulah bagaimana mereka bekerja (maksudnya Banggar)," kira-kira begitu komentarnya sekaligus membatasi argumentasinya soal kinerja Banggar DPR.

Terus terang saya merasa aneh dengan persoalan diatas. Termasuk Karni Ilyas yang tak mencoba mendalami alasan kenapa Lili Wahid dan Permadi enggan membuka borok Banggar. Padahal pas sesi itu, sejumlah anggota DPR yang hadir terdiam bahkan mengelak saat wajahnya dibingkai kameramen televisi.

Dari fakta diatas jelas menunjukkan bagaimana benderangnya praktik pengaturan proyek di Banggar DPR. Jika ditabulasi, korupsi sejumlah pejabat/politisi banyak yang terungkap karena bermain mata dengan dengan pengaturan proyek di Banggar ini.

Tapi kenapa Sarang korupsi di Banggar DPR hanya dianggap remeh, bahkan bahan olok-olokan semata? Seperti yang dikatakan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, yang juga anggota Banggar DPR, Bambang Soesatyo.

" Saya tidak bangga dengan praktik para anggota panitia anggaran. Saya merasa kotor berada di dalamnya."

Menurut Bambang, panitia badan anggaran di DPR merupakan perpanjangantangan Partai-partai politik. Tak heran jika Bendahara Umum/Wakil Bendahara Umum setiap partai menjadi anggota Banggar DPR.

"Dugaan parpol menempatkan Bendum dan Wabendumnya di Banggar untuk mengeruk uang adalah konsekuensi logis dari sistem yang ada."

"Mengurus partai tidak mudah dan murah. Saya kasihan parpol yang ketua umumnya pas-pasan. Saya tidak bisa membayangkan. Kami di Golkar saja tiap bulan bisa keluar miliaran," kata Bambang seperti saya kutip dari website MetroTV.

Menurutnya, penentuan anggaran umumnya diputuskan komisi-komisi di DPR-RI sebagai perwakilan partai politik.

Di sinilah kongkalingkong bisa terjadi antara komisi dan di kementerian karena mereka yang menentukan siapa pemenang tender sebuah proyek. DPR sendiri adalah lembaga yang menjadi titipan sebuah perusahaan untuk mengegolkan proyek.

Tapi bagi saya, komentar Bambang Soesatyo ini setali tiga uang dengan Lili Wahid dan Permadi. Sama-sama mereka ketahui, jika Banggar DPR adalah sarang korupsi, tapi abehnya mereka tak mencoba bersihkan rumah rakyat itu dari praktik-praktik kotor tersebut.

Jika memang muara korupsi Pejabat/Polisi di negeri ini ada di Banggar, harusnya segera dihentikan. Sebab, praktik korupsi tersebut juga dilakoni DPRD Tk I dan Tk II di seluruh Indonesia.

Mau jadi apa negeri ini jika sebagai lembaga pengawas tak mampu mengawasi anggotanya sendiri? Jika begini, saya lebih memilih tidak percaya partai politik manapun di Indonesia. Entah dengan Anda?