" Saya tidak bangga dengan praktik para anggota panitia anggaran. Saya merasa kotor berada di dalamnya."
Menurut Bambang, panitia badan anggaran di DPR merupakan perpanjangantangan Partai-partai politik. Tak heran jika Bendahara Umum/Wakil Bendahara Umum setiap partai menjadi anggota Banggar DPR.
"Dugaan parpol menempatkan Bendum dan Wabendumnya di Banggar untuk mengeruk uang adalah konsekuensi logis dari sistem yang ada."
"Mengurus partai tidak mudah dan murah. Saya kasihan parpol yang ketua umumnya pas-pasan. Saya tidak bisa membayangkan. Kami di Golkar saja tiap bulan bisa keluar miliaran," kata Bambang seperti saya kutip dari website MetroTV.
Menurutnya, penentuan anggaran umumnya diputuskan komisi-komisi di DPR-RI sebagai perwakilan partai politik.
Di sinilah kongkalingkong bisa terjadi antara komisi dan di kementerian karena mereka yang menentukan siapa pemenang tender sebuah proyek. DPR sendiri adalah lembaga yang menjadi titipan sebuah perusahaan untuk mengegolkan proyek.
Tapi bagi saya, komentar Bambang Soesatyo ini setali tiga uang dengan Lili Wahid dan Permadi. Sama-sama mereka ketahui, jika Banggar DPR adalah sarang korupsi, tapi abehnya mereka tak mencoba bersihkan rumah rakyat itu dari praktik-praktik kotor tersebut.
Jika memang muara korupsi Pejabat/Polisi di negeri ini ada di Banggar, harusnya segera dihentikan. Sebab, praktik korupsi tersebut juga dilakoni DPRD Tk I dan Tk II di seluruh Indonesia.
Mau jadi apa negeri ini jika sebagai lembaga pengawas tak mampu mengawasi anggotanya sendiri? Jika begini, saya lebih memilih tidak percaya partai politik manapun di Indonesia. Entah dengan Anda?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H