PPG Prajabatan dan PPPK, Peluang dan Tantangan menuju Guru Sejahtera
Guru adalah profesi penting dan mulia. Guru bertanggung jawab membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan para generasi muda. Oleh karena itu, guru harus kompeten secara akademik dan profesional. Untuk bisa diakui seperti itu, guru atau calon guru harus mengikuti program keprofesian PPG (pendidikan profesi guru) yang diselenggarakan oleh pemerintah.
PPG adalah program yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah. PPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru atau calon guru sesuai dengan standar nasional.Â
PPG sendiri terbagi ke dalam dua jenis, PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan. PPG Dalam Jabatan diperuntukan untuk yang sudah mengajar dan sudah diakui sebagai guru, sedangkan PPG Prajabatan diperuntukkan untuk yang belum mengajar atau calon guru dan. Keduanya tetap akan mendapatkan sertifikat pendidik, salah satu syarat untuk menjadi guru profesional ASN PPPK.
ASN PPPK sendiri merupakan pegawai pemerintah (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. PPPK memiliki status yang berbeda dengan PNS, namun memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK juga mendapatkan kesejahteraan yang setara dengan PNS, seperti penghasilan, tunjangan, insentif, penghargaan, perlindungan, kesempatan, dan pelayanan.
Isu Kesejahteraan dan Status Honorer Guru
Kesejahteraan guru adalah isu penting yang harus terus dibahas. Sebab dengan kesejahteraan yang baik, seorang guru akan lebih dapat meningkatkan kinerja dan kualitas dalam mengajar dan mendidik siswa. Sebaliknya, dengan kesejahteraan yang buruk, guru akan kesulitan dalam menyeimbangkan hidupnya dan dapat menurunkan kinerja sebagai guru. Pada akhirnya dapat juga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan keinginan untuk berhenti atau pindah kerja.
Semua harapan kesejahteraan guru itu kerap terhalang oleh status honorer. Status honorer adalah masalah yang dihadapi oleh banyak guru yang belum memiliki status sebagai PNS atau PPPK. Guru honorer sering mengalami ketidakpastian karir, rendahnya penghasilan, kurangnya perlindungan, dan minimnya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Guru honorer juga sering dianggap sebagai guru kelas dua dan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari isu kesejahteraan guru.
Penghapusan status honorer 2023 adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menghapus status honorer bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan guru, terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi sebagai guru honorer. Bagi sebagian guru, kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. Namun, bagi sebagian guru lain, kebijakan ini dianggap sebagai ancaman dan diskriminasi, karena banyak guru honorer yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi PNS atau PPPK, serta tidak mendapatkan kompensasi atau perlindungan yang memadai.
Harapan, Tujuan, dan Visi Pemerintah terkait PPG Prajabatan dan PPPK
PPG Prajabatan dan PPPK Guru pada dasarnya adalah skema atau sistem yang mengatur distribusi guru. PPG Prajabatan diperuntukan untuk lulusan baru yang belum mengajar dan ketika lulus PPG akan direkomendasikan menjadi guru honorer berserdik, sementara PPPK Guru adalah skema pengangkatan guru-guru yang sudah lama mengabdikan diri sebagai guru honorer. Walau demikian ada satu keistimewaan bagi lulusan PPG Prajabatan, yaitu mereka bisa ikut seleksi PPPK tanpa perlu menjadi guru honorer terlebih dahulu.
Oleh karena itu, banyak calon guru akhirnya mengikuti program PPG Prajabatan dengan harapan dapat segera mendapatkan status sebagai guru profesional dan bisa mengikuti seleksi PNS atau PPPK. Namun, hal ini tidak semudah yang dibayangkan, karena masih ada banyak persyaratan dan proses seleksi yang harus dilalui. Selain itu, jumlah kuota dan alokasi guru yang dibutuhkan oleh pemerintah juga tidak selalu sesuai dengan jumlah dan kualifikasi lulusan PPG.
Melalui PPG Prajabatan pemerintah juga berupaya untuk menyeimbangkan guru yang akan pensiun dengan guru baru. Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan jumlah dan distribusi guru antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara mata pelajaran umum dan kejuruan. Semua ini diharapkan agar dapat mengantisipasi kekurangan guru akibat banyaknya guru yang pensiun, serta meningkatkan kualitas dan kinerja guru.
Kendala dan Masalah yang Dihadapi terkait PPG Prajabatan dan PPPK
Walau demikian, PPG Prajabatan dan PPPK sendiri tetap tidak luput dari kendala, salah satunya soal sinkronisasi data. Data kebutuhan guru 2023 dan lulusan PPG sering tidak sinkron, sehingga menyebabkan kelebihan atau kekurangan guru di beberapa daerah, serta kesulitan bagi lulusan PPG untuk mendapatkan penempatan yang sesuai dengan bidang studi dan kompetensi mereka. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatur alokasi dan distribusi guru.
Program PPPK dan PPG juga sering tidak sinkron, karena memiliki mekanisme dan persyaratan yang berbeda, meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan distribusi guru. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidaksesuaian bagi calon guru yang ingin mengikuti kedua program tersebut.
Proses seleksi PPPK 2021-2022 yang seharusnya sudah selesai pada bulan Desember 2022 pun ternyata masih berlanjut hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti pandemi Covid-19, penundaan pengumuman hasil, dan gugatan hukum dari beberapa peserta. Akibatnya, banyak calon guru yang merasa kecewa dan tidak yakin dengan prospek karir mereka sebagai PPPK.
PPG Prajabatan dan PPPK adalah dua program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Program ini memberikan peluang bagi calon guru untuk menjadi guru profesional yang bersatatus ASN PPPK. Namun, program ini juga menghadapi tantangan dan masalah yang harus diatasi oleh pemerintah dan calon guru. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terkait dalam mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, dan berdedikasi.***
Penyusun: Dede Rudiansah
