Harapan, Tujuan, dan Visi Pemerintah terkait PPG Prajabatan dan PPPK
PPG Prajabatan dan PPPK Guru pada dasarnya adalah skema atau sistem yang mengatur distribusi guru. PPG Prajabatan diperuntukan untuk lulusan baru yang belum mengajar dan ketika lulus PPG akan direkomendasikan menjadi guru honorer berserdik, sementara PPPK Guru adalah skema pengangkatan guru-guru yang sudah lama mengabdikan diri sebagai guru honorer. Walau demikian ada satu keistimewaan bagi lulusan PPG Prajabatan, yaitu mereka bisa ikut seleksi PPPK tanpa perlu menjadi guru honorer terlebih dahulu.
Oleh karena itu, banyak calon guru akhirnya mengikuti program PPG Prajabatan dengan harapan dapat segera mendapatkan status sebagai guru profesional dan bisa mengikuti seleksi PNS atau PPPK. Namun, hal ini tidak semudah yang dibayangkan, karena masih ada banyak persyaratan dan proses seleksi yang harus dilalui. Selain itu, jumlah kuota dan alokasi guru yang dibutuhkan oleh pemerintah juga tidak selalu sesuai dengan jumlah dan kualifikasi lulusan PPG.
Melalui PPG Prajabatan pemerintah juga berupaya untuk menyeimbangkan guru yang akan pensiun dengan guru baru. Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan jumlah dan distribusi guru antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara mata pelajaran umum dan kejuruan. Semua ini diharapkan agar dapat mengantisipasi kekurangan guru akibat banyaknya guru yang pensiun, serta meningkatkan kualitas dan kinerja guru.
Kendala dan Masalah yang Dihadapi terkait PPG Prajabatan dan PPPK
Walau demikian, PPG Prajabatan dan PPPK sendiri tetap tidak luput dari kendala, salah satunya soal sinkronisasi data. Data kebutuhan guru 2023 dan lulusan PPG sering tidak sinkron, sehingga menyebabkan kelebihan atau kekurangan guru di beberapa daerah, serta kesulitan bagi lulusan PPG untuk mendapatkan penempatan yang sesuai dengan bidang studi dan kompetensi mereka. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatur alokasi dan distribusi guru.
Program PPPK dan PPG juga sering tidak sinkron, karena memiliki mekanisme dan persyaratan yang berbeda, meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan distribusi guru. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidaksesuaian bagi calon guru yang ingin mengikuti kedua program tersebut.
Proses seleksi PPPK 2021-2022 yang seharusnya sudah selesai pada bulan Desember 2022 pun ternyata masih berlanjut hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti pandemi Covid-19, penundaan pengumuman hasil, dan gugatan hukum dari beberapa peserta. Akibatnya, banyak calon guru yang merasa kecewa dan tidak yakin dengan prospek karir mereka sebagai PPPK.
PPG Prajabatan dan PPPK adalah dua program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Program ini memberikan peluang bagi calon guru untuk menjadi guru profesional yang bersatatus ASN PPPK. Namun, program ini juga menghadapi tantangan dan masalah yang harus diatasi oleh pemerintah dan calon guru. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terkait dalam mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, dan berdedikasi.***
Penyusun: Dede Rudiansah
