Perbedaan Papua dan Catalunya

Walau bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan, namun bahasa daerah bukan sebagai bahasa perpecahan. Inilah yang membuat pemerintahan Indonesia (sebenarnya) tidak begitu buruk, apalagi harus dipandang kurang adil dan memicu (isu) separatisasi.

Dari sini, kita dapat melihat bahwa Indonesia sudah cukup baik dalam mengelola negaranya khususnya dalam menghormati perbedaan pada masyarakatnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi nilai bagus yang harus dipertahankan oleh kita semua. 

Jangan sampai, ketika pemerintah sudah berupaya mati-matian menyetarakan derajat masyarakatnya, kita sebagai masyarakat justru saling mencela adanya perbedaan.

Jadi, apakah Papua senasib dengan Catalunya?

Di satu sisi (jika seandainya penulis adalah orang Papua), kita dapat menilai Papua senasib dengan Catalunya. Masyarakat Papua punya potensi SDA yang memadai dan juga SDM unggul di bidang-bidang tertentu, seperti olahraga salah satunya. 

Maka, mereka juga merasa perlu dianggap sama-sama memiliki kualitas. Sehingga, mereka juga punya peluang untuk mandiri -punya otonomi yang tepat dan sesuai kebutuhan.

Namun di satu sisi (sebagai orang Indonesia), Papua tidak senasib dengan Catalunya. Karena, Papua masih diperhatikan oleh pemerintah, besar-kecil dan cepat-lambat, Papua masih diayomi oleh pemerintah (pusat dan daerah). Bahkan, sebenarnya ini juga perlu dialamatkan pada pemerintah daerahnya, apakah mereka sudah menjalankan visi-misi yang progresif untuk daerahnya masing-masing atau belum.

Kendalanya secara umum di polemik ini adalah visi-misi. Pemerintah itu cara kerjanya tidak begitu sama dengan pihak swasta. Inilah yang membuat cara kerja pemerintah itu dapat dinilai lamban dan tidak besar dalam menjangkau masyarakatnya, khususnya dalam hal kesejahteraan. 

Jangankan di Papua, masyarakat di wilayah lain -termasuk Jawa- juga tidak semuanya merasa sejahtera. Masih banyak pengangguran pula di Jawa dan itu adalah fakta-realitas yang tidak bisa dipungkiri dan dihilangkan dengan keajaiban satu malam.

Inilah yang menjadi permasalahan bagi pemerintah, yaitu, mereka punya banyak pekerjaan rumah dengan menanggung seluruh wilayahnya. Belum lagi jika berbicara soal rezim dan prioritas. Masing-masing masa pemerintah pasti memiliki prioritas tersendiri.

Situasi inilah yang tidak sama jika disandingkan dengan pihak swasta. Karena, mereka hanya perlu menanggung sepersekian persen dari masyarakat yang ada di wilayah Indonesia untuk mereka coba rangkul dan biasanya itu juga berkaitan dengan keuntungan yang dapat mereka raih.