Sampai-sampai pengisian premium atau solar oleh kendaraan dinas sekalipun pernah terjadi saat itu.
Kegagalan implementator dalam mengawasi jalan pelaksanaan kebijakan tersebut, pada akhirnya memaksa pemerintah melakukan berbagai skema kebijakan, dari pembatasan hingga pengalihan subsidi.Â
Dari rekam jejak sejarah, kegagalan para implementator berakhir pada ketidaktepatan sasaran terkait kebijakan subsider dari pemerintah dalam bentuk barang ini, saat itu marak terjadi dari tahun ke tahun, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagian terekspos.
Dari laman kompas.com sejak Tahun 2013 hingga 2021.
Tahun 2013 - Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tasikmalaya Ajun Komisaris Candra Sasongko, di Tasikmalaya, Kamis (30/5), mengatakan, pihaknya menyita 1.000 liter solar dan bensin bersubsidi. Penyidik menetapkan tiga tersangka yang ditangkap saat hendak memuat dan menjualnya kepada perusahaan penambangan pasir besi.
2014 - Wakil Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Nusyirwan Ismail, berhasil mengungkap penimbun dan pengetap bahan bakar minyak bersubsidi di Perumahan Pinang Bahari, Kecamatan Samarinda Seberang.
2018 - Polisi menggeberek sebuah rumah di Jalan Padat Karya, Bukit Intan, Pangkal Pinang. Rumah tersebut dijadian tepat penampungan BBM ilegal.
2021 - Pertamina berhasil membongkar penimbunan ilegal BBM jenis solar subsidi di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus tak lepas dari sistem monitoring dan pengawasan ketat terkait distribusi. Penggerebekan dilakukan dengan menggandeng Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolairud Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
"Ini bukanlah suatu kebijakan yang bersifat inovatif" karna bentuk kebijakan seperti ini, sudah sering dilakukan oleh pemerintah dan pelaku kebijakan sebelumnya. dengan harapan, menggunakan metode pengawasan yang ketat dan strategi baru yang lebih mujarab.Â
Implementator kebijakan publik salah satu penyebab gagalnya implementasi suatu kebijakan publik. secara konsepsi, implementator merupakan salah satu variabel terpenting yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan publik. setelah itu barulah variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
