Akan tetapi, seperti yang kita lihat bahwa terjadi ketidakberfungsian dalam sistem pembelajaran daring saat pandemi ini, antara pemerintah dengan pihak sekolah. Institusi terkait, seperti pemerintahan dan menteri, memang sudah mengupayakan dengan kerja sama yang dibangun dan penyediaan fasilitas penunjang belajar, namun hal tersebut tidak dirasakan sepenuhnya oleh rakyat kebanyakan, khususnya rakyat yang berada di daerah yang sulit aksesibilitas dan kurang mampu secara finansial. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah masih belum berfungsi secara maksimal dan menyeluruh. Sementara itu, pihak sekolah juga sudah melakukan bagiannya untuk menaati peraturan pemerintah terkait dengan proses pembelajaran diadakan secara online, lalu merancang kegiatan belajar-mengajar sedemikian rupa agar dapat berjalan seperti biasanya, misal dengan mengadakan kelas online dan mengirimkan materi pembelajaran pada aplikasi pendukung. Namun, hal tersebut masih tetap saja belum cukup bagi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, karena masih ada pula siswa yang tidak memiliki fasilitas pendukung, seperti gawai, kuota internet, laptop, dsb. Pada kenyataannya, fungsi sekolah sebagai institusi pun masih belum maksimal.
Ketidakberfungsian secara optimal inilah yang menghambat proses pembelajaran daring, khususnya terkait dengan aksesibilitas siswa dalam pendidikan. Hal itu kemudian berdampak pada sistem pembelajaran yang kurang merata.
Jadi, bagaimanakah seharusnya agar keberfungsian kedua institusi tersebut dapat maksimal dan proses pembelajaran daring dapat berlangsung dengan baik untuk ke depannya? Tentu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi bahwa ada suatu masalah yang terjadi terkait dengan pendidikan pada rakyat kecil di saat pandemi. Pengidentifikasian dilakukan dengan meneliti peranan dan fungsi dari setiap unsur yang ada di dalam ataupun sekitar masyarakat. Dari kasus pendidikan ini, kita dapat melihat bahwa pemerintah maupun sekolah kurang menjalankan fungsinya secara maksimal, sehingga timbullah masalah sosial (dalam bidang pendidikan) di masyarakat. Tahap identifikasi ini disebut dengan tahap identifikasi objektif yang diindikasikan sebagai partisipasi sosial.
Kedua, perlu mendiagnosis masalah yang terjadi, seperti latar belakangnya, dan melakukan pendekatan system blame approach (Eitzen, 1987) yang memfokuskan masalah pada struktur atau institusi sosial yang ada, berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan melihat faktor sistem sebagai penyebab dari masalah. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa latar belakang dari permasalahan ini terjadi karena masyarakat sulit mengakses, baik dari sisi keuangan (faktor ekonomi) maupun fisik, seperti fasilitas untuk belajar. Maka dari itu, kita kemudian melihat pula bahwa unsur-unsur di dalam masyarakat kurang berfungsi secara maksimal, sehingga sistem pembelajaran menjadi terganggu.
Ketiga, treatment untuk mengurangi masalah yang terjadi, melalui usaha rehabilitatif, yaitu dengan melakukan perbaikan atau menciptakan suatu perubahan dari masalah yang ada. Masalah aksesibilitas ini sudah menjadi masalah sosial sejak lama yang telah menghambat siswa untuk mendapatkan pendidikan. Kehadiran teknologi dan fasilitas yang memadai masih menjadi hal yang langka dan sulit untuk didapatkan bagi masyarakat kecil. Jadi, memang sudah seharusnya perbaikan dilaksanakan. Misal, pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lebih meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas dari jaringan yang ada. Koneksi internet menjadi salah satu faktor pendukung dari proses pembelajaran, maka daerah-daerah yang belum mendapatkan koneksi internet yang memadai dapat dibantu dengan adanya pembangunan infrastruktur, seperti menara penguat sinyal. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dapat melakukan bagiannya dengan menyiapkan sistem pembelajaran yang resmi untuk sekolah-sekolah. Pemerintah dapat pula membiayai dana terkait dengan seminar atau pelatihan yang tenaga pengajar dapat ikuti, seperti misal pelatihan dalam pemakaian aplikasi belajar-mengajar, sehingga tenaga pengajar dapat memaksimalkan aplikasi yang ada dan melek teknologi.
Pihak institusi atau sekolah pun dapat mengatasi masalah ini dengan mendata siswa-siswa yang ada dan mengidentifikasi siswa yang memiliki fasilitas memadai (gawai, kuota internet, Wi-Fi, dll.) maupun tidak. Lalu, setelah mendapatkan datanya, pihak sekolah dapat mengupayakan strategi internal mereka untuk menggabungkan siswa-siswa yang memiliki fasilitas dengan yang tidak memilikinya untuk belajar berkelompok, sehingga siswa yang tidak memiliki gawai tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dan dapat berdiskusi bersama jika sekiranya ada materi yang tidak dipahami.
SUMBER REFERENSI:
Kasih, A. P. (2020, April 5). Nilai PISA Siswa Indonesia Rendah, Nadiem Siapkan 5 Strategi Ini Halaman all. Retrieved from: https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/05/154418571/nilai-pisa-siswa-indonesia-rendah-nadiem-siapkan-5-strategi-ini?page=all
Kemendikbud Bekerja Sama dengan Operator Telekomunikasi Sukseskan Pembelajaran di Rumah. (2020, March 26). Retrieved from: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemendikbud-bekerja-sama-dengan-operator-telekomunikasi-sukseskan-pembelajaran-di-rumah
Rahman. (2020, April 20). Luar Biasa, Guru Ini Bantu Siswa Tak Punya Smartphone Belajar di Rumah. Retrieved from: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4983518/luar-biasa-guru-ini-bantu-siswa-tak-punya-smartphone-belajar-di-rumah
Bbc. (2020, May 13). Guru di Jawa Barat Datangi Muridnya yang Tak Punya HP untuk Belajar Online. Retrieved from; https://news.detik.com/bbc-world/d-5013091/guru-di-jawa-barat-datangi-muridnya-yang-tak-punya-hp-untuk-belajar-online
