Sehingga untuk mengukur IDI, jelas ada kaitannya antara kedua kementerian yang disebutkan di atas, yaitu kemendikbud dan kemenkomifo
ICT Development Index (IDI) Indonesia
Menurut laporan statistik remsi the International Telecommunication Union (ITU) tahun 2012, yaitu badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang menyangkut teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), bermarkas di Jenewa, Swiss, yang memiliki anggota sebanyak 193 negara dan sekitar 700 anggota dari berbagai asosiasi atau organinasi. ICT Development Index (IDI), sub Indeks akses ICT, Indonesia pada tahun 2010 berada pada rangking 97 dengan IDI 3.01 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 pada rangking 95 dengan IDI 3.19. Posisi ini jauh di bawah Singapura (rangking 6 dengan IDI subideks akses 7,24 untuk tahun 2011) dan Malaysia (rangking 56 dengan IDI sub index akses 2,85 untuk tahun 2011)
Untuk sub index penggunaan, Indonesia berada pada rangking 92 pada tahun 2011 (IDI 1.40), naik dari rangking 93 pada tahun 2010 (IDI 1.04). Sedangkan untuk sub index ketrampilan, Indonesia berada pada rangking 100 pada tahun 2011 (IDI 6,41), rangking ini tidak berubah dibandingkan tahun 2010 dengan IDI sub index ketrampilan yang sama. (artinya APK diproyeksikan tidak berubah)
Dengan melihat kenyataan tentang ICT Development Index (IDI) Indonesia yang masih tertinggal, maka sub indikator akses, penggunaan dan ketrampilan dalam pemanfaatan ICT di Indonesia yang masih rendah tersebut maka, sekali lagi perlu ditegaskan, tanpa mengeyampingkan persoalan lain dan peranan kementerian lainnya, kedua kementerian yang terkait seharusnya dapat menjalin kerjasama yang baik.
Studi  Lapangan IDKITA Kompasiana di Kabupaten Banyumas
Setelah mengkaji beberapa masalah yang kami amati saat melaksanakan sosialisasi pemanfaatan TIK secara baik dan benar di Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Boarding School, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Seperti dilaporkan pada tanggal 2 Februari melalui tulisan berjudul Boarding School "Mbangun Desa": Sekolah Kader Pembangunan Desa. Kami cukup tertarik dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam pemenuhan hak pendidikan, baik PLK itu sendiri maupun wilayah praktek alam di "kampung" Pesawahan - Gunung Lurah, Karangtengah, Cilongok, Banyumas (Kira-kira 20.6 - 30 km dari Purwokerto menuju daerah Desa di wilayah Hutan lereng gunung Slamet).
Sesuai data statistik dari BPS Jwa Tengah, penduduk usia sekolah untuk Kabupaten Banyumas yang berusia antara 16-18 Tahun  berjumlah 74.705, sedangkan menurut data banyaknya sekolah, murid dan guru SMA sederajat tahun pelajaran 2012/2013, untuk Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa jumlah murid yang menempuh pendidikan SMA/sederajat berjumlah 49.660. Sehingga bila diperbandingkan kedua data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 25.045 anak usia SMA/sederajat yang belum menempuh pendidikan SMA atau setaranya dengan APS/APM mencapai 66,47%
Apabila dilihat dari prosentase perhitungan di atas, sekali lagi perlu ditekankan bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan apabila APS/APM belum mencapai angka ideal (100%), maka angka yang dijelaskan tidak ada artinya walau berada di atas 50%, karena 50% lagi harus dikemanakan? Sehingga memang pemerintah pusat maupun daerah harus terus berupaya meningkatkannya, tanpa lempar tanggung jawab dengan alasan "otonomisasi".
Untuk usia penduduk jenjang pendidikan SMA sederajat Kabupaten Banyumas, dalam jumlah jiwa terdapat 25.045 yang belum menempuh pendidikan SMA atau sederajat. Terbukti bahwa prosentase APS atau bahkan APM ternyata tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan, kita juga harus melihat kepadatan penduduk  daerah setempat, khususnya penduduk untuk usia sekolah dengan jenjang pendidikan tertentu.
Oleh karena itu bagi kami, angka tersebut cukup besar untuk sebuah kabupaten yang masih terdapat di pulau jawa yang dalam kenyataanya diprioritaskan dalam pembangunan selama ini, dan memiliki banyak infrastruktur serta fasilitas lainnya untuk mengentaskan masalah pendidikan.
