Dalam dua dekade terakhir, Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok menjadi sangat penting, sekiranya sebagai bagian simbolis dari perubahan kepemimpinan di China. Karenanya, Kongres ini mendapat perhatian dari media internasional.
Minggu, 16 Oktober kemarin China melangsungkan Kongres lima tahunan tersebut. Berbeda dari sebelumnya, kongres yang ke-20 ini mencatat sejarah baru bagi tirai bambu. Pasalnya, pasa ahli memperkirakan kalau Xi Jinping akan kembali terpilih untuk ketiga kalinya.Â
Sama seperti negara kita, batasan maksimum kekuasaan seorang pemimpin negara hanyalah sepuluh tahun. Namun pada 2018, China (baca: Xi Jinping) mengubah aturan tersebut, menjadi tanpa batas. Seseorang boleh menjadi Soeharto alias presiden seumur hidup.
Aturan tersebut diubah melalui pemungutan suara. Hasilnya 99,8% menyetujui untuk menghapus batas maksimal jabatan presiden.
Jadi, pemungutan suara di kongres kali ini sejujurnya hanya formalitas. Xi Jinping telah berhasil mengamankan masa jabatannya yang ketiga sedari empat tahun yang lalu, ketika China menyingkirkan batas masa jabatan presiden. Dari 2.964 suara yang diberikan, 2.958 setuju untuk menghapus batas maksimal jabatan presiden, hanya 2 yang menentang, 3 abstain, dan 1 dinyatakan tidak sah.
Jumlah yang abstain lebih banyak daripada yang menentang pada dasarnya menunjukan kekuatan politik XI Jinping di China. Xi Jinping akan mengendalikan semua tuas kekuasaan di China, setidaknya untuk lima tahun ke depan.
Bagaimana beliau bisa berada di posisi ini? Bagaimana Xi Jinping menjadi pemimpin paling kuat di China semenjak Mao? Bagaimana Xi Jinping mengkonsolidasikan kekuasaannya di China? Pertanyaan ini akan menjadi fokus artikel ini.
Sejak mengambil alih jabatan 10 tahun lalu Xi Jinping telah menata ulang Partai Komunis. Ia menggunakan tiga metode untuk memusatkan semua kekuasaan di tangannya.
Pertama, beliau membersihkan semua saingan melalui kampanye anti-korupsi. Kedua, mengisi posisi kunci dengan loyalis. Ketiga, melanggar aturan puluhan tahun untuk memusatkan kekuasaan.
Penjelasan
Pertama, (yang mungkin harus ditiru Indonesia) kampanye anti-korupsi. Segera setelah menjabat, Xi Jinping meluncurkan kampanye anti-korupsi pada tahun 2012. Hasilnya, lebih dari 4,7 juta orang yang telah diperiksa oleh otoritas anti-korupsi, dan lebih dari 1,5 juta pejabat yang terkena hukuman.Â
Saingan-saingan politik Xi Jinping termasuk di antara mereka yang terkena hukuman. Kampanye anti-korupsi Xi Jinping berhasil menjadi batu yang mengenai dua burung sekaligus. Mekanisme anti-korupsi Xi Jinping berhasil menaikan reputasinya sekaligus menyingkirkan saingan-saingan politik.
Sepuluh tahun sudah berjalan, sebagian besar saingan-saingan politiknya yang tangguh telah gugur satu-per satu oleh kampanye anti-korupsi Xi. Dan beliau akan terus menggunakan kartu anti-korupsi ini untuk memastikan supremasinya dalam pengaturan kepemimpinan baru.
Siapa musuh politik Xi Jinping? Daftarnya agak panjang tetapi para ahli sering menyebut dua nama yang dianggap sebagai saingan berat politik XI Jinping, yakni Bo Xilai dan Zou Yongkang. Mereka didakwa melakukan korupsi dan dijebloskan ke balik jeruji.
Segera setelah mereka keluar dari posisisnya, Xi Jinping kemudian menggantinya dengan para loyalis. Â yang menjadi langkah kedua. Saat ini, ada 31 sekretaris partai tingkat provinsi di China, 24 di antaranya merupakan rekanan politik dari Xi Jinping. Ada yang merupakan orang dekat keluarga presiden, ada yang merupakan teman sekolah atau kuliah, bekerja di bawahnya atau bekerja dengan salah satu sekutu dekat Xi jinping. Â
Presiden China berencana untuk menempatkan lebih banyak loyalis ke posisi teratas. Komite Politburo baru adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari Partai Komunis yang bisa disebut sebagai lingkaran dalam XI jinping. Â Entitas elit ini berisi tujuh orang anggota. Jadi, Xi jjinping berencana untuk menempatkan para loyalis dirinya ke tujuh posisi tersebut.
Laporan mengatakan bahwa dua orang di antaranya akan segera pensiun dan empat posisi lainnya akan diisi oleh sekutu Xi Jinping yang lebih muda.
Tentu saja Xi Jinping akan mempertahankan portofolionya. Dia memegang tiga jabatan penting yang menjadikannya sebagai super(duper)power China. Beliau adalah presiden China sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan kepala pusat militer yang memegang otoritas tertinggi untuk mengambil keputusan bagi PLA (Tentara Nasional China). Dengan memegang posisi teratas ini, Xi Jinping menerapkan beberapa aturan tidak tertulis Partai Komunis.
Dua dekade lalu Presiden China saat itu, Xiang Zemin, menetapkan batas usia pejabat. Di atas usia 68 tahun harus pensiun dari kantor. Ada lebih dari 900 pejabat yang telah mengikuti aturan itu sejak saat itu tetapi batasan itu tidak berlaku bagi Xi Jinping. Cengkeraman presiden berusia 69 itu memiliki  kekuasaan mutlak bahkan ketika Cina menghadapi krisis ekonomi yang serius.
China seharusnya  merilis data ekonominya minggu ini, termasuk angka PDB triwulanan. Tiba-tiba Beijing memutuskan untuk menunda rilisnya. Laporan mengatakan pejabat China belum memberikan tanggal rilisnya.
Xi Jinping telah memantapkan dirinya sebagai satu-satunya kekuasaan di China. Dia menjadi inti alih-alih bagian dari kekuasaan di China. Hasilnya kita sudah lihat sendiri, beberapa kebijakan yang berlebihan misalnya kebijakan zero covid yang menciptakan gangguan masif pada ekonomi dan sosial China.
Sejak Xi Jinping berkuasa, terjadi peningkatan keamanan internal termasuk sensorship, kepolisian yang lebih tegas, dan meningkatnya kontrol partai atas kehidupan sehari-hari warga China.
Meski sangat ketat, ada orang di China melakukan protes menentang kebijakan "ekses" ini. Minggu lalu, terjadi aksi protes yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Xi Jinping. Protes tersebut melalui spanduk tersebut menyebut Xi jinping sebagai seorang diktator.
"Jangan ada tes Covid, saya ingin mencari nafkah. Jangan ada Revolusi Kebudayaan, saya ingin reformasi. Jangan ada lockdown, saya ingin kebebasan. Jangan ada pemimpin, saya ingin memilih. Jangan ada kebohongan, saya ingin martabat. Saya tidak akan menjadi budak, Saya akan menjadi warga negara," tulis salah satu spanduk, dikutip dari AFP, Jumat (14/10).
Spanduk lainnya menyerukan warga agar menyingkirkan 'diktator pengkhianat' (merujuk kepada Presiden China, Xi Jinping).
Aksi protes seperti ini bisa berarti apa saja dalam jangka panjang. Dapatkah aksi ini memicu gerakan massa lainnya? Â Akankah Xi Jinping tetap dalam kendali penuh? Bisa iya, bisa tidak. Saya kira, kita harus menunggu dan melihat perkembangannya.
