tertanggal 30 September 2021, Bank Indonesia (BI) mengaku sudah menuntaskan transaksi pemakaian mata uang lokal antarnegara atau LocaL Currency Settlement (LCS) bagi Indonesia dan China. Kesepakatan ini sudah diteken oleh Gubernur PBC Yi Gang dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Jadi, transaksi antar kedua negara Indonesia dan China, tidak lagi menggunakan dolar AS seperti sedia kala. Dolar AS sendiri umumnya dipakai dalam transaksi antarnegara karena dolar adalah mata uang resmi dalam perdagangan internasional selama ini.
Mungkin bagi Indonesia, dedolarisasi murni Finansial yaitu tentang mendapatkan transaksi terbaik dalam perdagangan. Tapi bagi China dan Rusia, artinya politik yaitu tentang menantang dunia yang didominasi AS.
China dan Rusia sedang mencari cara untuk lebih mengintegrasikan ekonomi mereka. Pada bulan Juni perdagangan  Yuan-Rubel Naik ke angka tertinggi sejak enam bulan terakhir. Perdagangan kedua negara bernilai sekitar 48 miliar dolar.
Apakah angka tersebut cukup untuk menggantikan dolar? Jawabannya adalah tidak. Dominasi dolar bermula pada tahun 1970-an ketika AS meneken kesepakatan minyak dengan Arab Saudi. Kerajaan setuju bahwa minyak akan dihargai dalam dolar. Kebijakan Arab Saudi itu menjadi kunci dari dominasi dolar hingga saat ini.
AS jadinya punya konvertibilitas penuh didukung oleh ekonomi dan militer serta sangat terintegrasi dengan ekonomi dunia. Mari kita lihat datanya. 60% dari semua cadangan yang dipegang oleh bank sentral disimpan dalam bentuk dolar. 70% dari semua perdagangan dilakukan dalam dolar, mengubahnya akan butuh proses yang panjang.
Cina dan Rusia sendiri tidak bisa melakukan ini. Itulah sebabnya mereka mencari untuk membuat blok negara-negara yang like-minded. Cina sangat ingin memperluas BRICS dengan memasukkan lebih banyak negara berkembang seperti Argentina, Mesir, dan Arab Saudi bersama-sama negara-negara ini punya banyak pengaruh yang dapat mematahkan dominasi Dolar.
Jadi bagaimana seharusnya Indonesia melihat kampanye ini? Sepertinya, Mau tidak mau Indonesia juga harus terseret dalam kampanye dedolarisasi. Ketika tiba saatnya Indonesia harus mau membeli minyak murah Rusia. Bahkan baru-baru ini saat diwawancarai Financial Times, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah bisa mempertimbangkan pembelian minyak dari Rusia selama penjual memberikan harga yang lebih baik alias murah.
Bahkan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva menerangkan dalam Konfrensi Pers, Rabu (7/9/2022), bahwa Pertamina sedang melakukan kontak dengan pihak Rusia terkait pembelian minyak.
Jika terjadi, artinya Indonesia menyusul Cina dan India yang juga membeli minyak langsung dari Rusia di tengah-tengah sanksi Eropa. Tentu ini akan mempengaruhi citra Indonesia. Seperti halnya Cina dan India sebelumnya, Indonesia akan dituduh ikut-ikutan menumpulkan sanksi AS dan sekutu.
Meski begitu opsi tersebut masih tetap terbuka "Kami selalu memantau semua opsi. Jika ada negara (dan) mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja," ungkap Jokowi saat ditanya apakah Indonesia mempertimbangkan untuk membeli minyak dari Rusia, saat wawancara dengan Financial Times, dikutip dari Reuters, Senin (12/09/2022).
Selain menghemat pengeluaran negara, rencana pemerintah ini akan mengurangi tekanan pada cadangan Forex Indonesia dan juga akan menopang rupiah. Tapi, bagaimana dengan politik? Menantang sanksi berarti menantang Amerika kan? itu juga berarti ikut ke dalam kampanye Cina. Ingat Beijing ingin menggunakan sistem keuangan untuk mendominasi secara politik sehingga pilihan Indonesia harus ditimbang dengan hati-hati.Â
