Mengulik Implementasi Pendidikan Gratis di Banten

Di masa pandemi, dunia pendidikan kita harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Salah satu andil pemerintah pusat yang patut diacungi jempol adalah pemberian kuota internet secara gratis. Wacana kuota gratis juga pernah disebutkan oleh gubernur banten. 

Berdasarkan tanya jawab yang penulis lakukan dengan salah satu guru SMA di bulan Oktober, Ia menuliskan bahwa pengajar atau guru tiap bulan mendapatkan bantuan kuota setiap bulan sedangkan staff tata usaha hanya sekali. Namun dua siswa dari SMA yang sama mengaku tidak mengetahui adanya bantuan kuota internet dari pemerintah provinsi. Ketidaktahuan tersebut mendukung pernyataan bahwa anggaran Bosda sebesar 5,5 juta persiswa termasuk kebutuhan internet belum atau mungkin tidak terwujud.

Terlepas dari polemik pelaksanaan pendidikan gratis, penulis mengapresiasi bila kenyataannya program ini adalah niat tulus pemerintah untuk memajukan pendidikan di Banten. Penulis sendiri  menerima manfaat dari pendidikan gratis saat kelas 11 dan 12, namun akan memilukan bila pelajar di kota atau kabupaten lain belum dapat menikmati program ini. 

Pemerintah dapat melibatkan para tokoh dengan kredibilitas di bidang-bidang terkait, seperti pendidikan dan ekonomi dalam membuat keputusan untuk program pendidikan gratis ini. Pemerintah juga harus mendengar keluhan sekolah terkait kendala dalam program dan melakukan evaluasi supaya tidak menimbulkan kesalahan berulang. 

Selain itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam bila ada sekolah yang belum layak, belum terjamah teknologi, atau bahkan masih melakukan tindak korupsi. Jangan sampai karena urusan politik semata, pemerintah memaksakan diri dengan slogan pendidikan gratis tanpa realisasi yang tepat sasaran. Karena jika itu yang terjadi, kemajuan pendidikan di Banten tidak dapat terwujud.

*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.