Mohon tunggu...
Irpanudin .
Irpanudin . Mohon Tunggu... Petani - suka menulis apa saja

Indonesianis :) private message : knight_riddler90@yahoo.com ----------------------------------------- a real writer is a samurai, his master is truth, his katana is words. -----------------------------------------

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Reklamasi Teluk Jakarta di Persimpangan

18 Mei 2016   19:26 Diperbarui: 23 Mei 2016   22:10 264
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mudah? Tentu saja tidak. Pengembang tentunya tidak akan membiarkan modal yang sudah sedemikian besar digelontorkan tiba-tiba hangus menjadi abu karena perubahan peraturan yang dikeluarkan secara mendadak.

Kemungkinannya hanya satu. Konsorsium perusahaan yang sudah terlibat dalam proses reklamasi akan mengambil jalur hukum karena kerugian besar jika reklamasi dihentikan tanpa adanya kajian mendalam. Kekalahan pemerintah sudah terbayang.

Kemungkinan terburuknya adalah: Anjloknya kepercayaan investor dan pengusaha kepada pemerintah akibat inkonsistensi dengan aturan yang sudah ditetapkan. Efeknya tidak hanya akan memukul Jakarta tetapi perekonomian negara secara global. Investor tidak mungkin menanamkan modal di negara yang peraturannya sebegitu mudah diubah mengikuti mood pemimpin. Jika hal demikian terjadi, anda yang bekerja di dunia perbankan, bersiaplah untuk berada dalam daftar antrian pertama pensiun dini.

Keinginan pemerintah untuk menghentikan reklamasi sendiri sebetulnya tergambar dengan “Proyek Garuda”, dan moratorium reklamasi. Melalui Proyek Garuda, pemerintah menjauhkan swasta dari kontrol proyek reklamasi, sementara moratorium diterbitkan guna mengulur waktu. Setelah itu apakah pemerintah bisa begitu saja menghentikan proses reklamasi? Dengan sangat yakin saya menjawab: Tidak bisa.

Meski pun saya tidak setuju dengan proses reklamasi, daripada ngotot meributkan harus/tidaknya reklamasi dihentikan, yang lebih penting adalah bagaimana mencari solusi atas “dosa warisan” yang sudah terlanjur berjalan. Setidaknya dengan memberikan pandangan yang mencerahkan masyarakat.

Lalu solusinya semudah itu? Tentu juga tidak. Di luar isu lingkungan, ada isu sosial, rasial, ekonomi, hingga persoalan manajemen dan politik yang mengemuka. Sebagai penonton yang hanya mengamati dari jarak pandang aman, saya menyadari bahwa memimpin negara, bahkan satu daerah di Indonesia, tidak sama dengan mengemudikan bajaj. Saat berbelok, hanya pengemudi bajaj dan Tuhan yang tahu.

Cibubur, 19 Mei 2016

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun