Gunakan Teknologi Azwar Anas Benahi Birokrasi

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerapkan sejumlah strategi untuk membudayakan inovasi di lingkungan birokrasi.

Langkah ini dilakukan agar inovasi terbudayakan dan tersistem secara berkelanjutan. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Teknologi Informasi (TI)  mendorong adanya perbaikan dalam birokrasi. Sinergitas antara teknologi Informasi dan birokrasi harus terjalin demi kemudahan pelayanan publik ke masyarakat.

"Salah satu tantangan utama untuk menyukseskan program pembangunan adalah penguatan birokrasi. Birokrasi adalah variabel terpenting yang menentukan kesuksesan program pembangunan. Bisa dikatakan, birokrasi yang kapabel dan solid menggaransi 50 persen kesuksesan program. Sisanya adalah sinergi elemen lain dan evaluasi berkelanjutan"ujar Anas.

Salah satunya adalah inovasi birokrasi tentang pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi informasi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menjadi model yang bisa direplikasi semua kabupaten/kota di Jawa Timur, bahkan juga ke seluruh Indonesia.

"Kami bersyukur inovasi di Banyuwangi dipilih untuk direplikasikan. Ini penghargaan pemerintah pusat bagi daerah. Hal ini membuat daerah semakin terpacu untuk maju. Ini menunjukkan perhatian dan penghargaan pemerintah pusat atas kerja yang dilakukan daerah," ujar Anas.

Selain itu terkait inovasi pengelolaan anggaran, Anas menjelaskan, Banyuwangi telah mengintegrasikan perencanaan, tata kelola, dan evaluasi memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas. Banyuwangi juga telah menerapkan sistem akrual selama tiga tahun terakhir.

Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.

Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi, di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke semua dinas hingga desa.

E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," tuturnya.

Inovasi lain dalam birokrasi yang sudah diterapkan di Banyuwangi adalah penerapan e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.

 "Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan 24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai dengan aturan," kata Anas.

Anas menggarisbawahi pentingnya pendekatan teknologi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Dengan sistem ini, pemerintah kabupaten tidak perlu melakukan pengawasan secara langsung di ribuan proyek fisik, tapi cukup memantau di sistem.

Pada akhirnya  dengan ini tidak bisa ada proyek ganda, karena tiap proyek ada titik koordinatnya, tidak bisa dibohongi. "Tujuannya terkontrol dalam satu sistem, lebih efisien dan tidak bisa dinas bikin laporan yang 'asal bapak senang' saja," ujar Anas.

Melalui berbagai inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi ini menjadikan Banyuwangi sebagai contoh rujukan penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur. Terutama dari sisi pemanfaatan teknologi informasi (TI) melalui e-government dan e-village budgeting.

Akibatnya, berbagai penyimpangan kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai bisa ditanggulangi dengan sistem ini.  "Jadi, tidak ada lagi penyimpangan yang bisa dilakukan oleh aparatur pemerintah atas desakan dari pihak tertentu, misalnya. Karena tidak sesuai dengan sistem berbasis elektronik," terang Anas.