 "Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan 24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai dengan aturan," kata Anas.
Anas menggarisbawahi pentingnya pendekatan teknologi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Dengan sistem ini, pemerintah kabupaten tidak perlu melakukan pengawasan secara langsung di ribuan proyek fisik, tapi cukup memantau di sistem.
Pada akhirnya  dengan ini tidak bisa ada proyek ganda, karena tiap proyek ada titik koordinatnya, tidak bisa dibohongi. "Tujuannya terkontrol dalam satu sistem, lebih efisien dan tidak bisa dinas bikin laporan yang 'asal bapak senang' saja," ujar Anas.
Melalui berbagai inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi ini menjadikan Banyuwangi sebagai contoh rujukan penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur. Terutama dari sisi pemanfaatan teknologi informasi (TI) melalui e-government dan e-village budgeting.
Akibatnya, berbagai penyimpangan kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai bisa ditanggulangi dengan sistem ini. Â "Jadi, tidak ada lagi penyimpangan yang bisa dilakukan oleh aparatur pemerintah atas desakan dari pihak tertentu, misalnya. Karena tidak sesuai dengan sistem berbasis elektronik," terang Anas.
