Perubahan dapat terjadi dalam cakupan yang luas. Mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Setelah Merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tentu mengalami banyak sekali perubahan. Proklamasi Kemerdekaan yang akhirnya dapat menyatukan berbagai perbedaan di Indonesia.
Mengutip dari sebuah jurnal. Berjudul Perspektif Sosial Budaya dalam Perkembangan Sejarah Kebangsaan Nasional Tulisan Haryono Rinardi dari Universitas Diponegoro. Dikatakan bahwa masyarakat Indonesia di masa kolonial terbagi menjadi tiga kelompok. Mereka adalah kelompok Indo-Eropa, lalu Asia atau Timur Asing, dan masyarakat Bumiputera.
Namun, Proklamasi Kemerdekaan yang akhirnya menghilangkan pandangan itu. Semua penduduk dipandang sama secara sosial. Setiap penduduk Indonesia sama di mata hukum. Perbedaan-perbedaan yang ada semakin bisa diterima.
Perubahan ini selanjutnya juga membawa pengaruh besar yang ditunjukkan dalam hubungan sosial antara kelompok-kelompok tertentu. Hal ini pun kemudian juga berubah, seiring dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah Merdeka pun, Bangsa Indonesia tidak luput dari berbagai pemberontakan. Pemberontakan yang akhirnya melahirkan perubahan. Namun, bagaimana pemberontakan tersebut kemudian menimbulkan disintegrasi? Mari kita lihat bersama!
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu. Artinya terpecah-belah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Berbagai upaya telah dilakukan Bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman disintegrasi bangsa.
Dimulai dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan ini bertujuan membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemerintah melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini. PKI pun berhasil ditumpas.
Selanjutnya adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Islam Indonesia. Tentu, ini merupakan ancaman disintegrasi bagi Bangsa Indonesia.
Contohnya di DI/TII Jawa Barat. Upaya yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan ini adalah melalui jalan damai. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Akhirnya, pemerintah bertindak tegas dengan menerapkan operasi militer.
Terjadi juga pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Dipicu oleh golongan kolonialis Belanda untuk mengamankan kepentingan ekonominya. Lalu, berupaya untuk mempertahankan berdirinya Negara Pasundan.
Upaya penumpasannya adalah melalui perundingan. Perundingan antara Perdana Menteri RIS dan Komisaris Tinggi Belanda. Dilakukan juga perundingan oleh pihak lain demi menumpas APRA. Selain itu, dilakukan operasi militer yang dengan cepat mengusir APRA.
