Program Ketahanan Pangan Nasional

Indonesia meluncurkan "Program Ketahanan Pangan Nasional" untuk memperkuat kemandirian dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah negara.

Presiden Joko Widodo secara resmi mencanangkan program ini sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan.

Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global dan dinamika ekonomi dunia.

Ketua Umum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui program ini, pemerintah akan melakukan revitalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di seluruh provinsi.

Salah satu fokus utama adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, daging, telur, dan ikan.

Pemerintah akan memberikan subsidi, bantuan sarana produksi, dan pendampingan teknis kepada para petani, peternak, dan nelayan.

Selain itu, akan dibangun dan diperbaiki infrastruktur irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas penyimpanan dan distribusi pangan di seluruh wilayah.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi daerah rawan pangan di Indonesia. Seluruh masyarakat harus dapat mengakses pangan yang cukup dan bergizi," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional dapat ditingkatkan menjadi 84 juta ton per tahun pada 2025, dari rata-rata 80 juta ton saat ini.

Sementara itu, produksi jagung diharapkan mencapai 32 juta ton dan kedelai 3 juta ton pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Program ini juga menargetkan peningkatan produksi daging sapi menjadi 540 ribu ton, telur 2,2 juta ton, dan ikan 8 juta ton pada 2025.

Untuk mendukung program ini, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 120 triliun dalam APBN 2024-2028.

Dana tersebut akan digunakan untuk investasi infrastruktur, subsidi sarana produksi, pemberdayaan petani, dan penguatan kelembagaan di sektor pangan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, menyambut baik program ini dan berjanji akan mengawasi implementasinya secara ketat.

"Ketahanan pangan adalah pondasi bagi kedaulatan dan kemakmuran bangsa. Kita harus bersatu memastikan program ini berjalan efektif," tegas Edhy.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan peran swasta, koperasi, dan masyarakat dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan kunci bagi keberhasilan program ini.

"Kemandirian pangan adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Kita harus bekerja keras mewujudkannya," ujar Airlangga.

Presiden Joko Widodo berharap program ini dapat menjadi tonggak penting bagi terwujudnya kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan di seluruh Indonesia.