Indonesia meluncurkan "Program Ketahanan Pangan Nasional" untuk memperkuat kemandirian dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah negara.
Presiden Joko Widodo secara resmi mencanangkan program ini sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan.
Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global dan dinamika ekonomi dunia.
Ketua Umum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Melalui program ini, pemerintah akan melakukan revitalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di seluruh provinsi.
Salah satu fokus utama adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, daging, telur, dan ikan.
Pemerintah akan memberikan subsidi, bantuan sarana produksi, dan pendampingan teknis kepada para petani, peternak, dan nelayan.
Selain itu, akan dibangun dan diperbaiki infrastruktur irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas penyimpanan dan distribusi pangan di seluruh wilayah.
"Kami ingin memastikan tidak ada lagi daerah rawan pangan di Indonesia. Seluruh masyarakat harus dapat mengakses pangan yang cukup dan bergizi," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional dapat ditingkatkan menjadi 84 juta ton per tahun pada 2025, dari rata-rata 80 juta ton saat ini.
Sementara itu, produksi jagung diharapkan mencapai 32 juta ton dan kedelai 3 juta ton pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
